”Itu kasihan korban dan keluarga korban speedboat Bela 72, mereka sudah berkorban untuk kepentingan politik Sherly Tjoanda tetapi diduga tidak diperhatikan bahkan diduga kuat janji-janji manis Gubernur hingga melahirkan Restorativ Justice katanya tidak direalisasikan”imbuh dia.
”Belum lagi soal menerbitkan Pergub 31/2025 yang bertentangan dengan Kepres bahkan Kepresnya telah dicabut, lah untuk apa itu, motifnya apa mengatur proyek secara amburadul”tukas dia.
”lebih serius lagi mengangkat pejabat terindikasi kasus korupsi dan menambang di pulau Gebe yang dilarang undang-undang tentang pengelolaan pulau-pulau kecil”tandasnya.
Yusup menggarisbawahi, setiap pelanggaran undang-undang selain melawan hukum juga memiliki irisan moralitas disana. Ia mengingatkan Sherly Tjoanda bahwa Maluku utara adalah negeri beragama dan adat se atoran yang membutuhkan keemimpinan yang jujur dan amanah.Demikian pemerintah dituntut bekerja secara konstitusional sebagaimana azas negara hukum.
”kan begitu pandangan moralitas dan bernegara hukum”jelas Yusup Hasani.
“Mohon Romo dan Pendeta serta tokoh adat Kie Raha menasihati Sherly”
Yusup yang dikenal sebagai tokoh Muslim moderat mengatakan, permintaan ini didasari karena Sherly adalah pemegang kekuasaan sebagai kepala daerah dan kepala pemerintahan daerah yang menguasai hajat hidup seluruh rakyat Maluku Utara.Kepemimpinan yang buruk dikhawatirkan berdanpak langsung kepada Masyarakat Maluku utara.
Komentar