TERNATE —Satu tahun kepemimpinan Sherly Tjoanda di Pemerintah Provinsi Maluku Utara dinilai belum menjawab harapan publik. Ketua Forum Pejuang Pemekaran Provinsi Maluku Utara atau FPPPMU, Arsad Sadik Sangaji menyebut momentum ini harus dipakai untuk mengukur sejauh mana janji politik diterjemahkan menjadi kesejahteraan rakyat.
“Satu tahun kepemimpinan Pemerintah Provinsi Maluku Utara seharusnya menjadi momentum untuk mengukur sejauh mana janji politik telah diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Arsad Sadik Sangaji, Minggu (31/8/2026).
“Bukan Urusan Seremoni”
Menurut Arsad, keberhasilan pemerintah tidak bisa diukur dari frekuensi kehadiran kepala daerah di acara seremonial.
“Ukuran keberhasilan pemerintahan bukanlah seberapa sering kepala daerah hadir dalam berbagai seremoni, berapa banyak kegiatan yang diselenggarakan, atau seberapa sering pemerintah daerah melakukan perjalanan ke Jakarta dan daerah lain,” ujar Arsad Sadik Sangaji.
“Ukuran utamanya adalah apakah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik: kemiskinan menurun, harga kebutuhan pokok terkendali, pelayanan kesehatan membaik, pendidikan semakin mudah diakses, lapangan kerja bertambah, dan ekonomi rakyat berkembang,” lanjut Arsad Sadik Sangaji.
Inflasi Tinggi, Daya Beli Tertekan
Arsad menyoroti data BPS yang menunjukkan inflasi Maluku Utara sempat 5,85 persen pada Februari 2026 dan masih 3,95 persen pada Juli 2026.
“Tekanan terhadap daya beli masyarakat patut menjadi perhatian serius,” kata Arsad Sadik Sangaji.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas harga tetap menjadi persoalan penting bagi rumah tangga, khususnya masyarakat berpendapatan rendah,” tegas Arsad Sadik Sangaji.
Komentar