Oleh AAHoda (Ketua STPKBanau)
Angka pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tahun 2025 mencapai 34,17 persen. Sekilas, ini seperti kabar baik yang patut dirayakan. Pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Sherly Tjoanda tentu punya alasan untuk bangga. Tapi pertanyaannya sederhana: apakah rakyat benar-benar merasakan pertumbuhan itu?
Di sinilah kita perlu berhenti sejenak, dan melihat lebih jernih.
Secara teoritis, sebagaimana ditegaskan oleh Richard Auty, daerah yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam cenderung mengalami apa yang disebut resource curse—pertumbuhan tinggi yang tidak diiringi dengan pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks Maluku Utara, lonjakan ekonomi lebih banyak ditopang oleh sektor industri pengolahan dan pertambangan, bukan oleh sektor yang menjadi basis kehidupan masyarakat, yakni pertanian dan perikanan.
Akibatnya, pertumbuhan tersebut tidak memiliki akar sosial yang kuat. Ia tumbuh cepat, tetapi tidak menyerap tenaga kerja lokal secara signifikan, tidak memperkuat ekonomi rumah tangga petani dan nelayan, serta tidak menciptakan rantai nilai yang berkelanjutan di tingkat lokal
Kalau kita telusuri lebih dalam, pertumbuhan tinggi ini bukan datang dari kebun petani atau nelayan. Ia lebih banyak ditopang oleh sektor industri pengolahan dan pertambangan. Artinya, ekonomi memang tumbuh—tapi bukan dari sektor yang menjadi kehidupan sehari-hari masyarakat Maluku Utara. Petani tetap bertani seperti biasa. Nelayan tetap melaut dengan cara yang sama. Tidak ada lonjakan besar dalam nilai jual hasil mereka.
Komentar