Dalam konteks ini, pemerintah daerah Maluku Utara tampak belum sepenuhnya hadir sebagai developmental state yang aktif membangun ekonomi rakyat. Negara lebih berperan sebagai administrator program, bukan sebagai pengarah transformasi ekonomi.
Akibatnya, potensi besar di sektor maritim dan agraris tidak berkembang optimal. Laut yang luas tidak otomatis menjadikan nelayan sejahtera. Lahan yang subur tidak serta-merta meningkatkan kesejahteraan petani.
Lalu, siapa yang sebenarnya menikmati pertumbuhan ini?
Maluku Utara dikenal sebagai daerah kepulauan dengan potensi laut yang luar biasa. Ikan melimpah, wilayah tangkap luas. Tapi ironisnya, kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah masih kecil. Masalahnya bukan pada potensi, tapi pada kebijakan.
Selama ini, perhatian pada nelayan masih sebatas:bantuan alat tangkap, program rutin kegiatan seremonial Padahal yang dibutuhkan lebih dari itu: akses pasar, pengolahan hasil stabilitas harga Tanpa itu, nelayan hanya akan terus menjadi penjual bahan mentah.
Hal yang sama juga terjadi di sektor pertanian. Petani masih bergantung pada komoditas lama, dengan cara lama, dan harga yang tidak menentu. Program pemerintah ada, tapi skalanya kecil dan belum menyentuh perubahan besar. Tidak ada lompatan berarti dalam:produktivitas, nilai tambah atau akses distribusi Padahal, di sinilah seharusnya fondasi ekonomi daerah dibangun. Di sinilah inti persoalannya: politik anggaran.
Komentar