Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2025 di bawah kepemimpinan Sherly Tjoanda menghadirkan paradoks yang tidak sederhana. Di satu sisi, angka pertumbuhan melonjak drastis, kemiskinan menurun, dan berbagai indikator makro menunjukkan tren positif. Namun di sisi lain, struktur ekonomi dan arah anggaran justru memperlihatkan gejala yang dalam kajian ekonomi politik dikenal sebagai pertumbuhan yang tidak inklusif.
Anggaran daerah seharusnya menjadi alat untuk memperkuat sektor yang menyentuh langsung kehidupan rakyat. Tapi yang terlihat justru sebaliknya. Banyak program berjalan, anggaran terserap, tapi dampaknya belum terasa luas. Bahkan masih ada sisa anggaran yang cukup besar (SILPA), yang menunjukkan bahwa: bukan hanya soal kekurangan uang, tapi juga soal arah dan keberanian dalam menentukan prioritas.
Jangan Sampai Ini Hanya Ilusi
Pertumbuhan ekonomi memang penting. Tapi lebih penting lagi adalah: siapa yang tumbuh bersama angka itu. Kalau pertumbuhan hanya dinikmati oleh sektor tertentu, sementara petani dan nelayan tetap berjalan di tempat, maka yang terjadi bukan pembangunan—melainkan ketimpangan yang makin lebar.
Maluku Utara tidak kekurangan potensi. Yang dibutuhkan adalah keberpihakan. Keberpihakan dalam kebijakan. Keberpihakan dalam anggaran. Dan keberpihakan dalam visi pembangunan.
Penutup: Saatnya Kembali ke Rakyat
Ke depan, pemerintah daerah perlu lebih berani menjadikan pertanian dan perikanan sebagai prioritas nyata, bukan sekadar narasi.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya angka pertumbuhan,
tetapi seberapa jauh rakyat kecil ikut merasakan hasilnya. Jika tidak, maka pertumbuhan tinggi itu hanya akan menjadi angka—yang indah di laporan keterangan pertanggujawaban, tapi jauh dari kehidupan.
Komentar