Oleh Ikram Halil : ASN Kota Ternate
Deretan penghargaan sering kali dipandang sekadar simbol seremonial dalam praktik pemerintahan. Namun dalam konteks tata kelola daerah, penghargaan sesungguhnya dapat menjadi indikator penting untuk membaca arah kebijakan, kapasitas birokrasi, dan kualitas pelayanan publik. Hal ini tampak dalam capaian Pemerintah Kota Ternate yang berhasil meraih 17 penghargaan tingkat nasional dan provinsi sepanjang tahun 2025
Menariknya, capaian tersebut hadir dalam satu tahun kepemimpinan Walikota Tauhid Soleman dan Wakil Wali Kota Nasri Abubakar pada periode pemerintahan saat ini. Dalam waktu yang relatif singkat, berbagai penghargaan berhasil diraih di sektor tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, transformasi digital, hingga pembangunan sosial dan lingkungan.
Di balik angka tersebut, sesungguhnya tersimpan cerita yang lebih besar: tentang bagaimana sebuah pemerintah daerah berusaha memperkuat tata kelola, memperbaiki layanan, serta menegaskan identitas kota di tengah kompetisi antar daerah di Indonesia. Dalam proses tersebut, peran kepemimpinan politik tentu menjadi penting, tetapi tidak kalah krusial adalah kerja birokrasi yang menopang pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Di lingkup Pemerintah Kota Ternate, salah satu figur yang memiliki peran strategis dalam menjaga ritme birokrasi adalah Sekretaris Daerah Rizal Marsaoly, yang selama ini dikenal sebagai motor koordinasi pemerintahan dan penguatan manajemen birokrasi. Dalam sistem pemerintahan daerah, posisi sekretaris daerah memang sering disebut sebagai “mesin administrasi” yang memastikan arah kebijakan kepala daerah dapat diterjemahkan menjadi program dan kerja nyata.
Indikator Tata Kelola Pemerintahan
Salah satu penghargaan yang paling menonjol adalah predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk laporan keuangan tahun anggaran 2024. Ini bukan sekadar penghargaan administratif. WTP menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan secara baik dan transparan.
Pakar administrasi publik Mark Moore dalam konsep ////public value/// menekankan bahwa keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari program yang dibuat, tetapi dari kemampuan mengelola sumber daya publik secara akuntabel. Dengan kata lain, legitimasi pemerintah lahir dari kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangannya.
Jika WTP diraih berulang kali, seperti yang terjadi pada Pemerintah Kota Ternate yang telah mencapainya hingga sebelas kali, maka hal tersebut menjadi sinyal bahwa sistem birokrasi dan mekanisme pengawasan internal mulai bekerja secara stabil. Stabilitas ini tentu tidak terlepas dari konsistensi kepemimpinan daerah dalam menjaga disiplin tata kelola anggaran.
Namun demikian, para ahli juga mengingatkan bahwa WTP tidak otomatis berarti tidak ada masalah. Ekonom publik Indonesia Mardiasmo pernah menegaskan bahwa opini WTP lebih berkaitan dengan “kepatuhan terhadap standar akuntansi”, bukan sepenuhnya menggambarkan efektivitas penggunaan anggaran. Karena itu, penghargaan ini perlu dibaca sebagai fondasi tata kelola, bukan garis akhir dari perbaikan birokrasi.
Penguatan Layanan Publik
Selain aspek keuangan, sejumlah penghargaan lain mencerminkan upaya perbaikan pelayanan publik. Misalnya penghargaan dalam **kampanye keselamatan pelayaran, yang relevan dengan karakter Ternate sebagai kota kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut.
Komentar