Oleh: A. Malik Ibrahim (Majelis Dewan Pakar KAHMI Maluku Utara)
Setiap pemimpin membawa watak, visi, dan gaya kepemimpinan yang khas. Namun, ketika gaya kepemimpinan itu berwatak kapitalis, maka arah pembangunan pun cenderung menyimpang dari semangat keadilan sosial. Di sinilah kita perlu bersikap kritis terhadap arah kebijakan yang diambil oleh para pemimpin daerah, termasuk Gubernur Maluku Utara saat ini, Sherly Tjoanda.
Gaya kepemimpinan bukan sekadar soal karakter personal, tetapi juga mencerminkan ideologi dan kepentingan yang dibawanya. Dalam konteks ini, gaya kepemimpinan kapitalis adalah gaya yang menjadikan pembangunan sebagai instrumen akumulasi modal, bukan sebagai sarana pemerataan kesejahteraan. Ia pragmatis, elitis, dan berorientasi pada hasil jangka pendek yang menguntungkan segelintir pihak, terutama pemilik modal.
Kapitalisme dalam Kepemimpinan: Antara Janji Politik dan Realitas Oligarki
Political will adalah janji politik yang seharusnya menjadi kompas moral dan arah kebijakan seorang pemimpin. Namun, ketika political will itu dibajak oleh kepentingan kapital, maka yang terjadi adalah distorsi kebijakan. Janji-janji pembangunan yang semula ditujukan untuk rakyat, berubah menjadi proyek-proyek yang menguntungkan korporasi.
Watak kapitalis dalam kepemimpinan daerah menjelma dalam bentuk kebijakan yang top-down, tertutup, dan minim partisipasi publik. Keputusan diambil bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, melainkan berdasarkan kalkulasi keuntungan ekonomi bagi kelompok tertentu. Dalam kerangka ini, rakyat hanya menjadi penonton, bahkan korban dari pembangunan yang tidak mereka minta.
Komentar