Smith Alhadar : Penasihat Institute for Democracy Education (IDe)
Sejak dilantik sebagai Presiden, 20 Oktober 2024, saya tak punya ekspektasi tinggi pada Prabowo Subianto. Setelah memimpin lebih dari setahun, ekspektasi saya anjlok ke titik nadir. Ternyata beliau tidak menjanjikan apapun kepada kita.
Lemahnya leadership, keacakan berpikir, kehadiran deep state yang dikendalikan pihak eksternal, dan konflik kepentingan menyebabkan Prabowo terkurung dalam labirin politik-ekonomi negara tanpa harapan adanya jalan keluar.
Dalam konteks ini , kebijakan-kebijakan nasionalistik-impulsifnya tidak dapat menjawab realitas politik-ekonomi internal yang berkelindan dengan dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang unpredictable.
Bencana banjir bandang di Sumatera, yang menghempaskan masa depan jutaan orang di kawasan itu dan melukai hati seluruh anak bangsa, mestinya menjadi peluang bagi Prabowo untuk membuktikan kecintaannya pada Indonesia.
Yang terjadi justru sebaliknya. Pemerintah lamban dan setengah hati dalam meresponsnya. Bahkan terkesan pemerintah meremehkan bencana itu. Kepala Badan Nasiopnal Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyatakan netizen membesar-besarkan skala kerusakannya.
Pernyataan Suharyanto menggambarkan ketidakpekaannya terhadap penderitaan rakyat meskipun ia telah minta maaf. Lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berbohong bahwa listrik telah pulih di daerah terdampak. Padahal, hingga 3 minggu setelah bencana, sebagian besar korban masih hidup dalam gelap.
Kendati telah dibentuk BNPB pasca tsunami Aceh 2004, kesiagaan pemerintah terhadap potensi bencana yang telah diperingati BMKG sejak dini nyaris nihil. Tidak ada peralatan yang bisa digunakan untuk membuka akses ke daerah-daerah terisolasi.
Bantuan sosial pun belum menjangkau seluruh korban. Klaim pemerintah bahwa ratusan jembatan yang ambruk akan dibangun kembali satu jembatan dalam tiap minggu hanya omon-omon. Mestinya pemerintah menyadari bahwa rakyat tak dapat dibujuk dengan logika akrobatik.
Yang mengherankan Prabowo menolak menetapkan bencana yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sebagai bencana nasional. Terkesan angkuh, Presiden mengatakan kita mampu mengatasinya sendirian.
Apakah ini bentuk nasionalisme picik atau hanya gimik? Status bencana nasional akan membuka pintu bagi masuknya bantuan internasional sehingga memudahkan penanganannya dan menjaga ruang fiskal tak kian menyusut. Kita harus cerdas mengakui bahwa pemerintah tak punya kapasitas untuk itu.
Desakan agar pemerintah tak malu meminta bantuan internasional menjadi masuk akal mengingat, berlawanan dengan pernyataan Prabowo, pemerintah tak punya duit. Sementara APBD sangat terbatas setelah disunat pemerintah pusat dengan alasan efisiensi. Padahal, transfer ke daerah dipakai untuk program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih yang tidak meningkatkan kinerja ekonomi.
Maka muncul spekulasi yang masuk akal bahwa,
pertama, masuknya LSM mancanegara ke daerah bencana akan mengungkap kehancuran mengerikan ekologi Sumatera, terutama Bukit Barisan yang diperkosa tanpa belas kasihan.
Fakta ini akan mempermalukan kita sebagai bangsa. Kita dungu kalaupun pemerkosaan hutan dianggap dilakukan tanpa sengaja. Toh, sejak tsunami Aceh mestinya kita sudah belajar banyak tentang lingkungan hidup.
Komentar