Kedua, LSM mancanegara akan mengetahui secara rinci siapa saja pemain tambang, kayu gelondongan, kelapa sawit, dan hutan pinus, yang membinasakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
Pemainnya bukan hanya oligarki yang bersekongkol dengan pejabat untuk memfasilitasi eksploitasi hutan tanpa ampun. Bahkan, berbagai sumber menyebut Prabowo dan Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) termasuk pemainnya.
Ketiga, terungkapnya para pemain akan menjadi preseden bagi investigasi lebih lanjut terhadap eksploitasi hutan di Kalimantan, Papua, Hamlmahera, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara untuk industri ekstraktif.
Dari sini akan terbongkar lebih banyak skala kerusakan hutan kita dan para pemainnya yang berpotensi menimbulkan instabilitas negara dan mendelegitimasi pemerintahan Prabowo. Ini yang menyebabkan kejahatan disembunyikan.
Tapi masalah pemerintahan Prabowo tak sampai di situ. Sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo kedaulatan RI telah tergadaikan ke Cina dan Prabowo nampaknya tak berniat mengoreksinya.
Beberapa waktu lalu, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, setelah mengunjungi PT IMIP, perusahaan tambang nikel yang didominasi modal Cina di Morowali, Sulawesi Tengah, menyatakan ada bandara di sana tanpa kehadiran pemerintah.
Bandara yang sulit dimasuki ini ditengarai tempat menyelundupkan ribuan tenaga kerja asal Cina. Berita ini tidak ditindaklanjuti karena, menurut Said Didu, dalam percakapan telepon dengan Sjafrie, Prabowo meminta agar ia tak “ngegas” kalau terkait dengan Cina.
Dalam kasus ini LBP orang yang paling bertanggung jawab. Maka ketika Sjafrie menyatakan bandara itu seperti negara dalam negara, secara lucu LBP menyatakan ia telah menelepon Presiden Xi Jinping meminta konfirmasi tentang anggapan Sjafrie. Tentu saja Jinping menolak tuduhan itu.
Isu kedaulatan ini kembali disorot setelah muncul berita memalukan bahwa lima anggota TNI lari pontang-panting dikejar 15 warganegara Cina dengan senjata tajam di tangan di lingkungan tambang emas di Ketapang, Kalimantan Barat.
Karena sulit dipercaya anggota TNI takut menghadapi tenaga kerja Cina, maka percakapan telepon Sjafrie-Prabowo terkait Cina terkonfirmasi dalam peristiwa ini. Ketergantungan kita yang tidak proporsional pada ekonomi Cina membuat nasionalisme Prabowo terkubur.
Aksi-aksi Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang melawan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait peran polisi aktif di 17 jabatan sipil tanpa reaksi dari Presiden membingungkan kita. Siapa sebenarnya presiden kita?
Keputusan MK bersifat final. Tak ada institusi manapun yang bisa membatalkannya. Tapi Sigit bisa. Sigit adalah bagian dari Geng Solo yang berperan menentukan bagi kemenangan Prabowo dalam pilpres. Sigit tak hanya membangkang terhadap MK, tapi juga melawan Komite Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk Prabowo, atasan Sigit.
Masih banyak anggota Geng Solo di pemerintahan Prabowo yang, bersama kaum oligark, melahirkan deep state. Dus, pernyataan Prabowo bahwa ia tidak dikendalikan Joko Widodo diragukan kebenarannya. Bahkan komitmennya memberantas korupsi tak dapat dipercaya sepanjang menteri-menteri dan pejabat era Jokowi yang diduga koruptor masih bercokol di pemerintahannya.
Ruang gerak Prabowo terbatas karena ia juga dikangkangi oligarki yang menggurita di semua lini pemerintahan. Bahkan DPR pun tunduk kepada mereka. Kita tidak mendengar empati dan kritik DPR terhadap bencana Sumatera dan kasus bandara rahasia di Morowali serta arogansi buruh Cina di Ketapang.
Dalam hal ekonomi negara, kita membaca fakta-fakta yang mengkhawatirkan. Pertama, kemungkinan renegosiasi tarif resiprokal dengan AS berpotensi tak mencapai hasil yang diharapkan. Kalau demikian, sektor industri kita akan terpukul, rupiah semakin melemah, penerimaan pajak berkurang, dan pengangguran naik.
Karena penerima negara dari pajak tinggal 8,6 persen, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menaikkan pajak pada perusahaan yang sedang menikmati keuntungan. Ini menunjukkan pemerintah sedang bokek, yang mempersempit ruang fiskal yang berperan menstimulasi pertumbuhan ekonomi.
Komentar