oleh

Public Services Fairnes, Pasword Menuju Ternate Rumah Besar Pruralisme.

-OPINI-475 Dilihat

Aristoteles dalam karyanya berjudul “Etika Nichomachea” memaparkan mengenai pemikiran-pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan terlihat dari keataatan terhadap hukum (hukum polis pada saat itu baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis) merupakan suatu keadilan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan keutamaan dan sifatnya umum. Theo Huijbers memaparkan mengenai keadilan menurut Aristoteles menjadi keutamaan umum, juga menjadi keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia di bidang tertententu.

Sikap manusia dalam bidang tertentu didefinisikan sebagai penentuan hubungan baik antara orang-orang dan keseimbangan antara dua pihak. Hal ini disebabkan karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan.

Pruralisme.

Secara umum pluralisme adalah sebuah pemahaman untuk menghargai adanya perbedaan di tengah kehidupan masyarakat sekaligus mengizinkan suatu kelompok berbeda untuk menjaga budaya sebagai bentuk ciri khas mereka.

Pluralisme juga bisa diartikan sebagai kesediaan menerima keberagaman untuk hidup toleran pada tatanan masyarakat yang memiliki banyak perbedaan. Mulai dari suku, golongan, agama, adat hingga pandangan hidup.

Adanya pluralisme membantu proses pengaplikasian tindakan yang fokus pada pengakuan terkait dengan kebebasan beragama, berfikir ataupun mencari informasi. Maka dari itu untuk bisa mencapai pluralisme suatu individu atau suatu kelompok membutuhkan kematangan kepribadian.

Pelayanan Publik, Keadilan, Pruralisme dan Ternate Rumah Besar Bersama.
Keadilan tidak berdiri diruang hampa namun harus disemai dari berbagai dimensi.Issu kedailan menemukan momentum pada ruang keragaman yang menggangga.Bagaimana mengelola Keragaman suku, agama, golongan dan cara pandang yang adil merupakan issu utama dalam opini ini.
Pada opini ini, saya mencoba melihat keadilan dari sisi pemerintahan yang terkait langsung dengan pelayanan publik.
Dalam konsepsi operasional penyelenggaraan pemerintahan, apa yang kita kenal dengan konsep Good and clean Governance.
Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal.
Pemerintahan yang bersih (Clean Goverment) merupakan pemerintahan yang prioritas pembangunan lebih mengarah pada peningkatan kinerja, agar pemerintah mampu menciptakan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di lingkungan aparatur pemerintah.
Dalam konteks opini ini, walkhususan di kota ternate misalnya, saya menyoroti makna keadilan dari pelayanan dasar publik yang saya titik beratkan pada pelayanan air bersih dan pengelolaan sampah.Dalam aras ini, hemat saya, kebutuhan akan air bersih dan bebas dari sampah merupakan layanan kebutuhan dasar.Oleh karena itu, keadilan juga sejatinya bersemi dari pelayanan air bersih yang profesional dan memenuhi kebutuhan publik, keadilan juga bisa tumbuh di tempat-tempat sampah.
Air PDAM Ake  Gaale yang mengalir lancar dan deras setiap detik, jam dan hari di seluruh pemukiman warga berbanding lurus dengan mengalirnya rasa keadilan di seluruh warga.Pelayanan Pemkot Ternate akan Air bersih yang adil itulah yang akan menyucikan berbagai anasir negatif di tubuh rakyat kota ternate.
Kita semua tak bisa membayangkan, jika air PAM ngadat di beberapa kelurahan dan satu kecamatan yang kebetulan dihuni mayoritas suku dan golongan tertentu, maka teriakan rasa tak adil dalam pelayanan air bersih pasti nyaring di telinga kita terutama penguasa.
Demikian pula, hemat saya, keadilan juga bersemi di sampah-sampah.Sampah tak bisa dibiarkan berserakan yang sama karena artinya berserakan nya keadilan.
Jangan ada lagi ada lingkungan yang bersih di suatu kelurahan dan kecamatan yang kebetulan dihuni oleh mayoritas etnis dan golongan tertentu sementara pada kelurahan dan kecamatan lain sampah justru berserakan.Otomatis menimbulkan ketidakadilan sosial.
Harapan saya, Kedepan siapapun yang memimpin Kota Ternate harus memastikan dua media keadilan ini harus pruden.Tentu sangat penting keadilan disector pendidikan dan kesehatan, dua kebutuhan dasar masyarakat.Kualitas pelayanan pendidikan  dan kesehatan di pulau ternate juga harus dinikmati warga Hiri, Pupau Moti dan Batang Dua.
Demikian keadilan pelayanan publik pada umumnya.Kita harus memastikan bahwa semua suku, agama, golongan dan pandangan hidup bisa mengakses dan mendapatkan pelayanan publik yang adil, tidak boleh ada yang determinan sementara yang lain termarginalkan.
Itulah hemat saya public services fairnes menuju Kota Ternate sebagai rumah besar pruralisme.
Saling percaya yang tumbuh dari pelayanan pemerintahan kota ternate yang adil menyemaikan pruralisme di Kota Ternate.Karena keadilan tidak berdiri sendiri di ruang hampa.
Keadilan pelayanan publik merupakan kunci menuju Kota Ternate sebagai Rumah Besar Bersama!.

 

Baca Juga  Milad ke-24, PKS Halsel Bagi 240 Paket Barito, Bassam Kasuba : PKS Konsisten Berdiri Bersama Rakyat