Mukhtar A. Adam, Ketua ISNU Maluku Utara
Ketika Menteri Keuangan Purbaya, menekankan pentingnya peran sektor swasta dalam menggerakkan ekonomi, jika ingin rerata pertumbuhan ekonomi di 6% (CNCCIndonesia, 11 September 2025), gagasan ini baik, pada daerah-daerah yang telah memiliki kemandirian wilayah utamanya Pualu Jawa, dengan pemain utama seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, di Sumatera seperti Meda, Padang, Palembang, yang sudah lama menikmati APBN dari pengeluaran pemerintah, maka sudah sepantasnya pemerintah lebih banyak berperan sebagai wasit, bukan pemain aktif yang boros belanja dan boros subsidi. Biarkan mesin ekonomi berputar lewat inovasi dan investasi swasta.
Namun masalah timbul ketika pandangan ini digeneralisasi untuk seluruh Indonesia, tanpa mempertimbangkan perbedaan struktur wilayah, yang berciri kepulauan dan lambat tumbuh, membutuhkan peran pemerintah dalam mendorong berbagai infrastruktur dasar, seperti Kawasan Timur Indonesia yang masih sangat timpang, tentu pemerintah tak perlu menghasibkan energi bagi daerah yang sudah berlari, tetap didorong berlari. Yang tertatih, malah diminta mengejar tanpa tongkat penyangga, tentu kita tidak lagi mempercepat pembangunan yang sudah cepat, dan memperlambat pembangunan yang sudah lambat atau kata lain jangan senang lihat daerah susah dan susah lihat daerah senang.
80 Tahun Membangun Jawa–Sumatera: Berhasil tapi Menyisakan Luka
Sejak kemerdekaan, dua pusat gravitasi investasi dan APBN adalah Pulau Jawa dan Sumatera. Jalan raya, pelabuhan, bandara, industri strategis, dan jaringan pendidikan unggul, semua terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera, yang tentu menujukan hasil yang membaik Dimana Jawa dan Sumatera maju pesat dengan ketersediaan Infrastruktur memadai, didukung Fasilitas publik kelas nasional dan internasional, dan ketahanan ekonomi yang kuat.
Komentar