Maluku dan Papua memiliki problem mendasar dari biaya logistik di Maluku dan Papua tertinggi nasional, Pola permukiman di pulau kecil, pegunungan, dan Lembah, Akses layanan dasar sangat mahal dan sulit, dalam situasi ini, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik menjadi urat nadi pembangunan, dalam penyediaan layanan public, DAK-lah yang membiayai, Sekolah dan puskesmas di pulau terpencil, Jembatan penghubung antarlembah, Dermaga antar-pulau, Akses air bersih di daerah tertutup dan Jalan logistik pangan dan kesehatan
Tetapi apa yang terjadi ? Menteri Purbaya menghilangkan alokasi DAK bagi sebagian besar Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua dan Maluku, yang tergambar dalam alokasi TKDD Tahun APBN 2026, maka problem yang akan dihadapi kedepan Adalah Bangunan sekolah terhenti, Akses kesehatan macet, Mobilitas penduduk memburuk yang bermuara pada IPM makin merosot Artinya Keputusan Menteri Purbaya tidak secara langsung langsung menurunkan mutu modal manusia Indonesia Timur.Sebuah kebijakan yang secara ekonomi sulit dipahami, dari sisi politik sulit diterima pada negara yang bersemboyan Negara Kepulauan dengan konsep wawasan Nusantara.
Keadilan Fiskal, mestinya menjadi keharusan dalam rumusan bernegara, yang meletakan karakteristik wilayah berbasis pemukiman penduduk bukan administrasi wilayah pemerintahan, dalam desain desentralisasi fiskal modern, alokasi APBN harus berpihak pada, daerah dengan tantangan geografis tertinggi, daerah tertinggal dan berketergantungan SDA, dan daerah dengan IPM di bawah rata-rata nasional, namun yang dihadapi saat ini, justru arah kebijakan fiskal menunjukkan, pemerataan hanya menjadi wacana seremonial, APBN kembali menjadi alat memperkuat Jawa sentrisme dan daerah kepulauan dibiarkan menjadi penonton kemajuan
Pertanyaan untuk Menteri Purbaya, Kalau pembangunan sudah begitu berhasil di Jawa dan Sumatera, yang menjadikan sektor swasta sudah kokoh mendorong ekonomi, menjadi pemain dalam distribusi Sejahtera, maka anggaran pemerintah mestinya beralih pada wilayah non Jawa yang masih tertinggal, membutuhkan sentuhan pemerintah melalui kebijakan fiskal, agar arah pembangunan bangsa mengatasi ketimpangan, menciptakan pemerataan Nusantara.***
Komentar