Keberhasilan ini patut diapresiasi, Namun kesuksesan ini dibayar mahal oleh wilayah kepulauan dan daerah perbatasan yang tertinggal terlalu jauh, disparitas yang makin melebar, bukan data statestik semata tetapi realitas sosial yang menimbulkan rasa ketidakadilan historis yang terus melebar.
Jawa, “One-Man Show” Ekonomi Nasional tak akan sangup mencapai target RPJMN dalam mendorong kinerja ekonomi nasional dan upaya mencapai negara dengan berpendapatan tinggi (high Income (US$ 13.935) sulit dicapai jika distribusi ekonomi dan infrastruktur tak merata di seluruh kepulauan Nusantara.
Pulau Jawa menjadi pemain utama yang menguasai 56,68% dari total pangsa pasar ekonomi nasional, disaat yang sama alokasi Transfer ke Daerah mencapai 33,04% atau Rp. 287,16 Triliun dari pagu nasional yang tersebar pada 6 Provinsi, sedangkan Papua dan Maluku, terdapat 8 Provinsi hanya mendapatkan alokasi 88,78% atau 10,21% dari total pagu nasional, disaat yang sama alokasi belanja pemerintah pusat yang tercermin dalam APBN masih tetap didominasi Pulau Jawa dan Sumatera, sehingga sulit bagi daerah-daerah lain untuk dapat mencapai kemajuan mendekati pulau Jawa apalagi setara pulau jawa kemustahilan yang tak mungkin terjadi.
Papua, Maluku, dan Kawasan Timur lainnya diperhadapkan pada beban fiskal yang cukup besar, tak selesai hanya dengan menggunakan indeks kemahalan konstruksi yang justru memunculkan problem baru, pada wilayah gugus pulau dan tantangan geografis, sementara model perhitungan indeks dan komponen lainnya di dasari pada wilayah administrasi pemerintahan, akibatnya daerah kepulauan seperti Maluku, Maluku Utara, NTT, Kepri, Babel dan daerah Papua yang pola pemukiman di Lembah dan pengunungan yang beban fiskalnya jauh lebih tinggi dari daerah continental.
Komentar