Kondisi ini jauh dari semangat awal reformasi 1998. Dulu, Presiden BJ. Habibie mewajibkan menteri melepaskan jabatan partai. Akbar Tanjung, misalnya, memilih mundur sebagai Mensesneg demi tetap menjadi Ketua Umum Golkar. Hari ini, garis itu kabur. Presiden bisa merangkap pengurus partai, bahkan PNS pun banyak yang aktif di struktur politik.
Akibatnya, partai politik tidak lagi berfungsi sebagai kawah candradimuka kaderisasi. Ia berubah menjadi mesin kekuasaan yang digerakkan uang. Politik uang dan uang politik saling menguatkan: uang dipakai untuk mendapat jabatan, jabatan dipakai untuk mengakses uang. Etika politik runtuh, dan tata kelola pemerintahan menjadi hambar—seperti sayur tanpa bumbu.
Dalam teori politik, situasi ini disebut state capture dan party colonization. Negara dan kebijakan publik ditawan oleh kepentingan kelompok tertentu. Kedaulatan rakyat yang seharusnya menjadi prinsip dasar demokrasi, perlahan digeser menjadi kedaulatan partai. Rakyat tidak lagi menjadi subjek, melainkan objek yang diperebutkan suaranya saat pemilu.
Untuk membenahi ini, kita butuh lebih dari sekadar reformasi regulasi. Kita butuh pendidikan ulang bagi para pemegang kekuasaan. Dan di sinilah relevansi konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara menjadi penting: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani.
Konsep itu menegaskan urutan tanggung jawab moral. Yang berada di depan—pemimpin—harus memberi teladan. Yang berada di tengah—kader, birokrat, intelektual—harus membangkitkan semangat dan arah. Baru kemudian yang di belakang—rakyat—bisa didorong untuk bergerak maju.
Komentar