By.Jacob Ereste
Ekonomi Indonesia dikuasai oleh 10 orang melalui tambang ilegal, kata Menteri Pertahanan RI, Syafri Syamsuddin, katanya saat retret PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) di Pusat Kompetensi Bela Negara BPSDM Kemenhan, di Cibodas, Rumpin, Bogor, Jawa Barat, 31 Januari 2026. Dalam penekanannya untuk menjaga kedaulatan negara. Namun ancaman yang paling terdepan, menurut Menhan adalah kedaulatan ekonomi. Dia pun mengakui, negara kehilangan kendali karena permainan tambang ilegal dan praktek penyelundupan. Kekuatan inilah yang menggerus kekuatan politik dan wilayah.
Maraknya penyelundupan hasil bumi dan hasil tambang Indonesia sejak reformasi telah menyebabkan kebocoran penghasilan negara sekitar Rp 5.770 triliun. Karena itu dia memastikan pada era Presiden Prabowo Subianto tidak akan memberi ruang pada mafia tambang dan mafia hasil bumi di Indonesia.
Atas dasar itulah, Syafrie Syamsuddin mengajak insan pers khususnya PWI ikut membela negara. Peran pers sangat penting untuk mengawal ancaman ekonomi dari dalam negeri. Karena kedaulatan negara harus dijaga bersama. Hanya saja sayangnya, akses insan pers tidak cukup mendapat ruang yang bebas dan terbuka. Setidaknya, untuk memperoleh informasi, rencana program serta kegiatan yang ada dari lingkungan Kabinet Merah Putih tidak cukup tersedia, minimal peran humas dari Kementerian maupun lembaga pemerintah terbilang minim, sehingga insan pers harus berusaha ekstra keras untuk memperoleh informasi dari pihak kementerian maupun lembaga pemerintah yang sangat terkesan fungsi humasnya tidak berjalan. Kecuali itu pun, informasi dari Kementrian Informasi dan Digital seperti tidak ada dan tidak berperan. Minimal, dari situs hampir seluruh kementerian dan lembaga dan instansi pemerintah terkesan nihil informasi yang bisa diperoleh.
Agak berbeda misalnya dari Kemendagri, Kementan dan Kepolisian yang tampak lebih aktif memberikan release dari kegiatannya, itu pun lebih banyak acara seremonial saja.
Komentar