Oleh: Arsad Sadik “Caken Kolano Waigitang”
Hotel Bela di Ternate dulunya dikenal sebagai tempat menginap dan gedung pesta. Hari ini ia telah bergeser fungsi. Ia menjelma menjadi “Kantor Gubernur Kedua” yang tidak tercatat di APBD, tidak diawasi BPK, dan tidak bisa diakses publik lewat PPID.
Kenapa harus disorot? Karena hotel itu milik Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.Dan di sanalah kini pertemuan resmi, penerimaan tamu, koordinasi birokrasi, hingga “lobi proyek” diduga berlangsung.
Ini bukan soal Gubernur membayar atau tidak membayar kamar. Ini soal konflik kepentingan struktural.
1. ARGUMENTASI UTAMA: KETIKA KEKUASAAN MENJADI MESIN PEMASARAN
Logika konflik kepentingan sederhana: jangan jadi wasit sekaligus pemilik klub.
Ketika seluruh aktivitas pemerintahan dipusatkan di hotel milik Gubernur, maka terjadi 3 keuntungan ekonomi langsung bagi usaha tersebut:
1. Branding Kekuasaan : Hotel Bela otomatis menjadi “tempat paling penting” di Malut. Setiap pejabat, kontraktor, dan tamu harus ke sana. Citra dan nilai jual naik.
2. Omzet Tidak Langsung : Konsumsi, ruang meeting, parkir, transportasi, akomodasi tamu daerah. Uang berputar di situ meski tidak ada tagihan resmi ke APBD.
3. Akses Informasi : Di lobi hotel, kontraktor bisa “bertemu” pengambil keputusan lebih dulu sebelum pengumuman tender. Ini adalah komoditas paling mahal dalam proyek pemerintah.
Keuntungan tidak harus berupa pembayaran kamar. Cukup dengan mengkonsentrasikan kekuasaan di satu titik bisnis, maka nilai ekonomi sudah tercipta.
2. DARI LOBI HOTEL KE DESAIN APBD: POLA MONOPOLI YANG SISTEMATIS
Dugaan monopoli tidak berhenti di Hotel Bela. Ia berlanjut ke arah belanja APBD.
Publik mulai mempertanyakan: kenapa sejumlah proyek infrastruktur APBD 2025-2026 arahnya berdekatan dengan wilayah usaha dan tambang tertentu?
Komentar