Maluku Utara memiliki 69 pulau berpenghuni dengan lebih dari 1,37 juta jiwa yang hidup dalam gugus pulau terpencar, dari pulau besar hingga pulau-pulau kecil. Ketergantungan pada pasokan dari luar daerah sangat tinggi. Dalam struktur seperti ini, harga pangan bukan sekadar urusan pasar, tetapi ukuran nyata dari keadilan pembangunan. Dan yang terjadi justru sebaliknya, harga menjadi alat ketimpangan yang bekerja setiap hari.
Data harga resmi menunjukkan bahwa pangan pokok, protein hewani, ikan, hingga sayur-mayur di wilayah seperti Weda dan bahkan Ternate, yang menjadi pusat distribusi lebih mahal dibandingkan Manado, Makassar, bahkan Surabaya. Ayam, telur, ikan, beras, minyak goreng, cabai, dan bawang dijual dengan selisih 50 hingga 85 persen lebih tinggi. Ini bukan fluktuasi musiman, melainkan harga tinggi yang beroperasi di warung-warung dan pasar
Di pulau-pulau kecil, kondisinya sering kali lebih parah. Barang tidak hanya mahal, tetapi juga tidak tersedia. Warga terpaksa menyeberang ke pusat distribusi, menanggung biaya transportasi tambahan, hanya untuk memenuhi kebutuhan Ramadhan. Situasi ini bukan kebetulan. Tapi hasil dari rantai pasok yang dikuasai segelintir aktor distribusi, dikenal secara lokal sebagai “ence” yang mengatur pasokan, menentukan harga, dan menciptakan kelangkaan dengan dalih biaya logistik.
Yang paling problematik, tidak ada kebijakan yang sungguh-sungguh hadir untuk mengoreksi ketimpangan ini. Pemerintah daerah membiarkan harga bergerak liar. Pengawasan pasar lemah. Tidak ada intervensi margin yang rasional. Tidak ada kebijakan distribusi khusus untuk pulau kecil. Pembiaran ini berlangsung bertahun-tahun, dan sulit dilepaskan dari relasi politik masa lalu antara penguasa daerah dan pelaku distribusi.
Ramadhan, yang seharusnya menjadi momentum pemanusiaan konsumsi, bulan ketika keluarga menabung demi makan layak, justru berubah menjadi ladang eksploitasi. Para pedagang melihat lonjakan permintaan sebagai peluang rente. Harga dinaikkan, kelangkaan diskenariokan, dan laba diburu tanpa kendali. Rakyat kehilangan daya tawar, sementara negara memilih diam.
Komentar