Selain itu, kritik yang datang dari LSM lingkungan dan aktivis lokal menunjukkan bahwa proyek ini tidak hanya bermasalah dari sisi prioritas, tetapi juga dari sisi tata kelola. Status hukum proyek disebut tidak jelas, dana bagi hasil belum dibayarkan, dan banyak segmen jalan dibangun tanpa adanya konsultasi publik yang memadai. Masyarakat adat yang lahannya dilalui proyek sering kali tidak tahu-menahu soal rencana trase, apalagi dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam banyak kasus, mereka baru “melihat pembangunan” ketika alat berat sudah hadir di halaman rumah atau kebun mereka. Bentuk tata kelola seperti ini bukan hanya buruk, tetapi mencerminkan pola pembangunan top-down yang mengabaikan hak warga di tanahnya sendiri.
Tidak berhenti di situ, pembangunan jalan besar ini membawa risiko ekologis besar. Halmahera adalah salah satu pulau dengan tutupan hutan primer tertinggi di Indonesia. Ketika jalan dibuka, bukan hanya akses manusia yang terbentang — melainkan juga akses bagi perusakan hutan. Jalan adalah pintu masuk bagi alat berat, pembalak liar, perluasan tambang, dan fragmentasi habitat. Banyak studi ekologis menunjukkan bahwa pembangunan jalan adalah pemicu deforestasi paling signifikan setelah izin tambang. Jika Trans Kieraha melintasi hutan yang sensitif, maka ia berpotensi menjadi *jalur percepatan kerusakan lingkungan*, bukan sekadar jalur transportasi.
Hal lain yang perlu dikritisi adalah narasi “pembangunan” yang seolah-olah selalu baik untuk rakyat. Seakan-akan masyarakat lokal harus menerima apa pun yang disebut pembangunan, tanpa ruang untuk mempertanyakan manfaatnya. Padahal sejarah sudah berkali-kali menunjukkan bahwa pembangunan yang tidak dirancang secara partisipatif sering kali melahirkan ketimpangan baru. Dalam konteks Halmahera, pembangunan jalan besar justru memperbesar dominasi perusahaan tambang, memudahkan logistik mereka, dan membuka akses bagi ekspansi industri, sementara masyarakat adat kehilangan hutan, air, dan ruang hidupnya.
Jika memang jalan ini ditujukan untuk rakyat, mengapa manfaatnya tidak terasa langsung? Mengapa pasar lokal tetap stagnan, harga hasil tani tetap fluktuatif, dan pemuda desa tetap harus mencari kerja di sektor industri berisiko? Mengapa masyarakat adat justru semakin terdesak, sementara korporasi mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari kemudahan logistik? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa jargon pembangunan tidak cukup untuk menjelaskan kenyataan di lapangan.
Komentar