Oleh: Dr. Muammil Sun’an, SE., M.AP*
Pembangunan adalah proses multidimensi yang tidak hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Dalam konteks daerah kepulauan seperti Maluku Utara, pembangunan seharusnya dirancang secara inklusif, adil, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, ketika Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe mengusung visi “Maluku Utara Bangkit”, publik tentu berharap bahwa visi ini akan diterjemahkan ke dalam kebijakan yang menyentuh akar permasalahan masyarakat di seluruh wilayah provinsi, bukan hanya sebagian kecil daratan.
Namun, kebijakan pembangunan Jalan Trans Kie Raha yang difokuskan pada penghubung Subaim – Ekor – Kobe justru menimbulkan pertanyaan besar: Apakah ini benar-benar untuk kepentingan rakyat Maluku Utara secara keseluruhan, atau hanya untuk melayani kepentingan ekonomi segelintir elite?
Jalan Trans Kie Raha: Infrastruktur yang Parsial dan Elitis?
Pembangunan Jalan Trans Kie Raha yang hanya menghubungkan tiga titik di wilayah daratan Halmahera tampak tidak sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan. Maluku Utara adalah provinsi kepulauan dengan lebih dari 800 pulau, di mana sebagian besar penduduknya tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang aksesibilitasnya sangat terbatas. Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur seharusnya diarahkan untuk memperkuat konektivitas antar pulau, memperbaiki transportasi laut, membangun pelabuhan dan dermaga, serta memperkuat logistik maritim yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat pesisir.
Pertanyaannya, apakah Jalan Trans Kie Raha mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut? Apakah jalan ini akan mengurangi angka kemiskinan di Pulau Obi, meningkatkan akses pendidikan di Pulau Taliabu, atau mempercepat distribusi hasil pertanian dari Pulau Morotai? Jawabannya: tidak. Jalan ini hanya menguntungkan wilayah daratan tertentu, dan ironisnya, justru mengarah ke kawasan pertambangan yang dikuasai oleh perusahaan milik Gubernur sendiri.
Konflik Kepentingan dan Etika Kepemimpinan
Komentar