Dalam analisis politik pembangunan, ada istilah *infrastructure of extraction* — infrastruktur yang dibangun untuk memfasilitasi ekstraksi sumber daya alam, bukan untuk memenuhi kebutuhan warga. Trans Kieraha, bila dilihat dari pola dan kepentingannya, sangat dekat dengan kategori ini. Jalan itu lebih berfungsi sebagai koridor industri nikel daripada sebagai jalan masa depan masyarakat Halmahera. Bahkan, jika proyek ini diteruskan tanpa evaluasi kritis, ia bisa menjadi simbol bagaimana “pembangunan” justru mempercepat kemunduran ekologis dan sosial.
Pada akhirnya, kita harus berani mengajukan pertanyaan mendasar: apa arti pembangunan? Apakah pembangunan adalah soal membangun sebanyak mungkin infrastruktur fisik? Atau apakah pembangunan harus dilihat dari kemampuannya memperkuat martabat manusia, melindungi ruang hidup, dan menciptakan kesejahteraan yang adil? Tanpa perspektif ini, proyek sebesar apa pun mudah menjadi alat kepentingan kelompok tertentu, bukan kebutuhan publik.
Trans Kieraha dapat menjadi infrastruktur penting bagi masa depan Halmahera—namun hanya jika dibangun dengan tata kelola yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada rakyat, bukan industri. Tanpa itu, jalan ini hanya akan menjadi jalan panjang yang menghubungkan konsesi tambang satu ke tambang lainnya, meninggalkan masyarakat adat dan desa-desa kecil di belakang, serta menanam bibit-bibit konflik baru di masa depan. Pembangunan seharusnya menyatukan rakyat, bukan menghubungkan kekuasaan dengan modal sambil memutus akses hidup warga di tanah mereka sendiri.
Jika ini yang terjadi, Trans Kieraha bukanlah jalan bagi rakyat—melainkan jalan menuju masa depan yang dipertanyakan.***
Komentar