Ternate, 3 November 2025 — Capaian Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencatat hasil paling rendah dibanding seluruh provinsi di Indonesia.
Pada Oktober 2025, skor MCSP Maluku Utara hanya mencapai 45 persen, masuk dalam zona merah. Angka ini menandakan lemahnya sistem tata kelola keuangan daerah, serta indikasi serius adanya kegagalan dalam mencegah praktik korupsi di tubuh birokrasi pemerintahan provinsi.
Program MCSP sendiri merupakan instrumen KPK untuk mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi di pemerintah daerah melalui delapan area intervensi, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, perizinan, hingga optimalisasi pendapatan daerah.
Kinerja Gubernur dan OPD Disorot
Hasil memalukan ini langsung menyorot kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai gagal mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.
Menurut Said Akatiri, Gubernur LIRA Maluku Utara, rendahnya skor MCSP bukan sekadar soal teknis administrasi, tetapi bentuk kelalaian terstruktur dan masif dari jajaran pemerintah provinsi.
“Indikasinya kuat, ada keterlibatan langsung gubernur dan wakil gubernur dalam pengaturan teknis anggaran, termasuk pergeseran pos yang tidak sesuai peruntukannya,” tegas Said.
Dugaan penyalahgunaan mekanisme keuangan ini, lanjutnya, berpotensi memperlemah kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah dan menciptakan ruang abu-abu bagi praktik koruptif.
Komentar