“Masyarakat tidak butuh janji-janji. Pemerintah harus hadir untuk rakyat, bukan untuk kolega dan korporasi,” tegas Said, yang juga perwakilan LIRA Maluku Utara.
Ia mendesak KPK segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran mulai dari Gubernur, Wakil Gubernur, hingga pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
“Setiap rupiah dari uang rakyat harus diawasi. Jangan sampai diselewengkan oleh pejabat yang menjadikan kekuasaan sebagai alat memperkaya diri,” ujarnya.
Zona Merah Integritas
Skor 45 persen bukan sekadar angka statistik. Ia adalah peringatan keras bahwa integritas birokrasi Maluku Utara sedang berada di titik nadir.
Ketika daerah lain berupaya memperkuat sistem pencegahan korupsi, Maluku Utara justru tertinggal jauh, bahkan nyaris gagal dalam reformasi tata kelola.
Dan bila pemerintah daerah tidak segera berbenah, maka bukan hanya skor MCSP yang anjlok — tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap pemerintahannya.
—
Komentar