TERNATE — Kinerja fiskal Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly menuai sorotan tajam. Hingga memasuki akhir tahun anggaran, realisasi sejumlah tunjangan untuk guru ASN di daerah ini masih jauh dari target, hak ini menimbulkan gelombang kekecewaan di kalangan tenaga pendidik.Data resmi menunjukkan realisasi tiga komponen tunjangan utama bagi guru ASN di Maluku Utara masih rendah. Dari total Tambahan Penghasilan Guru ASN sebesar Rp 22,95 miliar, baru tersalurkan Rp 5,36 miliar (23,29%). Untuk Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah senilai Rp102,66 miliar, realisasinya hanya Rp 42,46 miliar (41,35%), sementara Tunjangan Profesi Guru ASN sebesar Rp387,27 miliar baru dicairkan Rp 242,97 miliar (61,16%).
A.Malik Ibrahim, aktivis dan mantan ketua KNPI pertama Provinsi Maluku utara menilai, Keterlambatan ini mencerminkan lemahnya manajemen keuangan dan koordinasi fiskal antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Akibatnya, ribuan guru di berbagai wilayah, dari Morotai hingga Taliabu, belum menerima hak yang seharusnya menjadi bagian dari kesejahteraan mereka.
“Kepemimpinan fiskal sherly-Sarbin lemah, guru jari korban”ujar dia tegas.
Sementara suara guru mempertanyakan komitmen politik anggaran terhadap guru.
“Setiap tahun anggarannya disediakan, tapi penyalurannya tersendat tanpa alasan jelas. Ini bukan lagi soal teknis administrasi, tapi soal komitmen dan kepemimpinan,” ujar salah satu guru di Halmahera Selatan yang enggan disebut namanya, Rabu (5/11).
Sejumlah kalangan menilai, buruknya realisasi tunjangan guru mencerminkan kinerja fiskal Pemprov Maluku Utara yang tidak optimal dan sangat lemah di era Gubernur Sherly. Penyaluran anggaran pendidikan dinilai tidak menjadi prioritas dibandingkan belanja non-produktif seperti perjalanan dinas, rapat koordinasi, dan kegiatan seremonial.
Komentar