A.Malik Ibrahim mendesak : DPRD Malut untuk menggunakan hak istimewanya mengawasi anggaran khusus pendidikan ini.
Hingga kini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum memberikan penjelasan resmi terkait rendahnya realisasi tunjangan tersebut.
Gubernur Malut Sherly Tjoanda, Wagub Sarbin Sehe dan Rahwan K.Suamba yang dikomfirmasikan hal ini tidak menanggapinya.
Sementara waktu terus berjalan, ribuan guru tetap berdiri di depan kelas bukan hanya untuk mendidik generasi, tetapi juga menanggung beban dari kinerja fiskal yang gagal menjamin hak dasar mereka.***
Komentar