Ia menambahkan, penurunan signifikan Dana Transfer Keuangan Daerah dari Rp2,33 triliun (2025) menjadi Rp1,63 triliun (2026) menjadi ancaman serius bagi pembiayaan program prioritas dan layanan dasar di Malut.
Catatan Tajam PDI-P: Pertumbuhan Tak Sejalan dengan Kesejahteraan
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan khusus terhadap tingginya angka kemiskinan yang masih membayangi, meskipun pertumbuhan ekonomi Maluku Utara termasuk yang tertinggi secara nasional. Fraksi menilai pertumbuhan tersebut bersifat eksklusif dan belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Publik Menuntut Keteladanan
Said lebih jauh berpandangan bahwa Video TikTok Sherly Tjoanda yang viral di tengah polemik ini menjadi simbol jarak antara elit daerah dan realitas rakyat. Di saat parlemen mengkritisi menurunnya PAD, lemahnya kinerja anggaran, dan kontraksi fiskal, pemimpin tertinggi daerah justru memilih “nongol” di layar media sosial dengan aktivitas yang dinilai jauh dari kepentingan mendesak.
Sementara Rahwan K.Suamba, Kepala Biro Adimistrasi Pimpinan yang juga juru bicara Pemprov Maluku Utara bumkam saat dikomfirmasi media ini.Pesan Komfirmasi melalui nomor whatsaap nya tertanda sua contreng biru namun tidak ditanggapi.
Publik kini menanti klarifikasi resmi dari Gubernur Sherly Tjoanda atas absennya di forum yang krusial. Namun lebih dari itu, masyarakat Maluku Utara menuntut keteladanan dan kehadiran nyata dalam pengambilan keputusan penting bukan sekadar kehadiran digital di media sosial.***
Komentar