JAKARTA — Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi mempertanyakan mandeknya penanganan dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek) yang disebut menyeret nama politikus PDI Perjuangan, Herman Hery.
Menurut Muslim, publik berhak mengetahui perkembangan kasus tersebut karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya telah melakukan penggeledahan rumah Herman Hery dan juga memeriksa yang bersangkutan terkait penyidikan dugaan korupsi bansos Covid-19.
“Kasus ini jangan sampai menguap begitu saja. Kalau memang ada dugaan keterlibatan Herman Hery, maka harus dibuka secara terang-benderang. Jangan mandek di tengah jalan,” kata Muslim Arbi, Sabtu (25/4/2026).
Muslim menilai KPK harus menunjukkan komitmennya dalam menuntaskan kasus bansos Covid-19 yang sebelumnya menjadi perhatian besar publik, terutama karena perkara ini merupakan pengembangan dari kasus suap bansos Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.
Komentar