Dalam sistem demokrasi lokal, rapat paripurna DPRD yang membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukanlah agenda biasa. Ia adalah forum tertinggi yang menentukan arah pembangunan, skala prioritas daerah, dan nasib jutaan warga. Ketidakhadiran seorang kepala daerah dalam forum tersebut bukan sekadar absen administratif, itu adalah bentuk pengabaian tanggung jawab politik dan moral.
Sayangnya, itulah yang dipertontonkan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. Alih-alih menghadiri sidang penting yang membahas pandangan fraksi terhadap Rancangan APBD 2026, ia justru muncul di media sosial melalui video TikTok di Pekanbaru. Momen ini bukan hanya ironi, tapi tamparan keras terhadap akal sehat publik yang berharap kehadiran pemimpinnya di saat keputusan strategis diambil.
Tentu, tak ada yang melarang gubernur melakukan perjalanan dinas. Namun pertanyaannya, mengapa harus di saat pembahasan anggaran yang menentukan arah pembangunan tahun depan? Apa yang lebih penting dari mendengarkan langsung aspirasi dan kritik wakil rakyat? Apa urgensi TikTok di atas tanggung jawab konstitusional?
Komentar