Kementerian Dalam Negeri baru-baru ini menetapkan APBD Kota Ternate sebagai salah satu yang tersehat di Provinsi Maluku Utara, berdampingan dengan Kota Tidore. Predikat ini tentu layak diapresiasi. Di tengah tekanan fiskal nasional dan pemangkasan dana transfer ke daerah, kemampuan Kota Ternate menjaga keseimbangan keuangannya adalah capaian yang patut dicatat.
Namun, di balik kabar baik ini, ada pertanyaan yang layak diajukan: apakah “sehat” dalam ukuran keuangan sudah otomatis berarti “sehat” dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik?
Antara Angka dan Realita
Sehat dalam kacamata fiskal berarti daerah mampu memenuhi belanja wajib minimum seperti kebutuhan listrik, operasional umum, dan pelayanan dasar masyarakat. Tetapi realita di lapangan sering kali tidak sesederhana laporan keuangan. Di banyak daerah, APBD yang tampak rapi di atas kertas belum tentu berbanding lurus dengan kualitas layanan publik, efektivitas pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks ini, keberhasilan Kota Ternate menjaga rasio fiskalnya perlu diapresiasi : anggaran itu juga berdampak pada pelayanan publik yang makin cepat, transparan, dan menyentuh lapisan masyarakat terbawah.
Krisis Sebagai Ujian Kepemimpinan
Komentar