Dalam forum resmi paripurna di DPRD, berbagai fraksi secara terbuka mengecam ketidakhadiran Sherly. Selain dianggap melecehkan proses politik daerah, absennya Gubernur juga dilihat sebagai indikasi lemahnya komitmen terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Fraksi Gerindra menyebut absennya gubernur sebagai bentuk kegagalan kepemimpinan, terutama dalam diplomasi anggaran ke pusat yang berujung pada penurunan drastis APBD dari Rp3,1 triliun menjadi Rp2,7 triliun.
Sherly juga disentil Ia masifnya perjalanan ke luar daerah yang diklaim untuk melobi kepentingan pusat, namun hasilnya justru sebaliknya.
“Transfer ke Daerah (TKD) kita justru turun Rp707 miliar. Lantas apa hasil dari semua perjalanan itu?” sindirnya.
Fraksi Golkar: Gubernur Abaikan Aturan dan Jadwal Anggaran
Senada dengan itu, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Cornelia Macpal menyoroti keterlambatan pemerintah provinsi dalam menyampaikan dokumen anggaran yang berulang setiap tahun. Ia menilai hal ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 12 Tahun 2019.
“Gubernur sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pengelolaan keuangan daerah harus hadir langsung. Ini bukan sesuatu yang bisa diwakilkan,” tegas Cornelia.
Komentar