Ketimpangan infrastruktur di kabupaten/kota hingga keterpurukan ekonomi masyarakat menjadi persoalan yang seharusnya menjadi prioritas. Sayangnya, gaya kepemimpinan Sherly Tjoanda cenderung koersif, mirip pemimpin otokratik yang menekankan kepatuhan tanpa diskusi. Keputusan-keputusan strategis sering diambil secara sentralistik, tanpa melibatkan para staf atau pejabat teknis yang memahami kondisi lapangan. Akibatnya, janji pembangunan terasa jauh dari realitas warga di desa-desa dan pulau-pulau kecil.
Kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo seharusnya menjadi momentum bagi Pemprov Malut untuk mengoptimalkan setiap rupiah APBD. Pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) menandakan dorongan bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri, mendorong penerimaan asli daerah, dan memprioritaskan belanja yang berdampak nyata bagi masyarakat. Namun kenyataannya, sebagian anggaran masih tersedot untuk kegiatan yang bersifat administratif dan pencitraan, seperti perjalanan dinas mewah, rapat di hotel, dan publikasi yang tidak langsung menyentuh kebutuhan rakyat.
Komentar