Bagaimana memahami alasan pemerintah pusat melalui Menkeu, bahwa anggaran daerah sering bocor?. Saya sering menggunakan asumsi ini dalam beberapa tulisan: Pertama, pemilihan kepala daerah langsung itu biayanya besar. Kedua, lebih 90 persen kepala daerah kita yang terpilih, bukan orang kaya. Ketiga, lebih 80 persen anggaran daerah, bergantung pada transfer pemerintah pusat. Kalau mau ditambah lagi sedikit guyon, istilah “balik modal” sebagai implikasi kontestasi Pilkada langsung, itu istilah lama. Bukan kemarin baru sore.
Yang menarik juga, pernyataan Bupati Ubaid di pengantarnya tadi, “Era kemewahan fiskal telah berakhir. Selama beberapa tahun terakhir, banyak daerah, termasuk Haltim, menikmati ruang fiskal yang relatif longgar karena tingginya transfer pusat dan proyek-proyek strategis nasional. Namun, kini masa itu mulai bergeser. Dana Bagi Hasil [DBH] turun hampir 50 persen, Dana Alokasi Umum [DAU] terpangkas 25 persen, Dana Desa menyusut lebih dari 16 persen.
Ini sinyal bahwa era kemewahan fiskal telah berakhir”.
Dalam situasi seperti ini, menurut Ubaid, pemerintah daerah tidak bisa lagi berfikir secara administratif, sekadar menyalin pola lama penganggaran tahunan. Setiap rupiah harus diarahkan pada kegiatan yang memberi dampak nyata bagi masyarakat, bukan pada tumpukan kegiatan seremonial dan perjalanan dinas yang boros. Menurunnya pendapatan harus direspons dengan perubahan paradigma pembangunan. Bukan lagi berorientasi proyek, tetapi pada penguatan ekonomi rakyat, kemandirian pangan, dan efisiensi belanja birokrasi. Harus ada _mindset_, menimbang prioritas, menentukan keberpihakan.
Bagi saya, ini alur logika seorang kepala daerah yang hebat. Ia mengakui secara terbuka, era kemewahan fiskal telah berakhir. Saatnya, menimbang prioritas, menentukan keperpihakan. Meski sesungguhnya, tak perlu ada _pesimisme_ yang berlebihan juga. Negara ini di bangun dengan konsep negara kesatuan. “Aib” daerah adalah aib nasional.
Poinnya, Halmahera Timur adalah salah satu daerah yang terbilang kaya potensinya. Toh, bupatinya bisa terpikir untuk mengubah paradigma tentang filosofi penganggaran dan pembangunan. Bagaimana dengan daerah lainnya yang tak kaya potensi tetapi masih berpikir, atau bahkan tak sempat berpikir, sedang “memelihara kebodohan”?
Komentar