TERNATE — Isu Block Medan yang menjadi fakta hukum di sidang Mantan Gubernur Maluku Utara, kembali mengemuka. Seperti diketahui, Kasus yang menjerat mantan Gubernur Maluku utara telah dihentikan. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) telah diterbitkan.
Lalu, apa kabar Blok Medan?
Pertanyaan itu kini menjadi pertanyaan pokok yang menggantung di ruang publik Maluku Utara : bagaimana dengan “blok Medan” ?.
Pertanyaan yang belum dijawab KPK. Pertanyaan yang belum dijawab Kejaksaan Agung. Pertanyaan yang belum dijawab siapa pun.
Padahal, Blok Medan bukan sekadar istilah. Blok Medan adalah fakta persidangan. Blok Medan adalah jejak yang tercatat dalam putusan pengadilan. Blok Medan adalah pintu masuk untuk membongkar siapa yang sebenarnya menikmati kekayaan tambang Maluku Utara, siapa yang mengurus perizinan, siapa pemilik manfaatnya, dan ke mana mengalirnya uang negara yang diduga dikorupsi.
Apakah KPK akan membiarkan fakta itu ikut terkubur bersama meninggalnya Mantan Gubernur Maluku Utara ?
Mantab Gubernur Wafat, TPPU Dihentikan Demi Hukum
Mantan Gubernur Maluku Utara, AGK, meninggal dunia pada Jumat, 14 Maret 2025 di RSUD Chasan Boesoirie, Ternate, di usia 73 tahun.
Dengan wafatnya mantan Gubernur malut, perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya resmi dihentikan.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK saat itu, Asep Guntur Rahayu, menegaskan penghentian tersebut dilakukan demi hukum.
“Tersangkanya meninggal dunia (Pak AGK), demi hukum harus dihentikan,” ujarnya, Selasa (3/6/2025).
KPK kemudian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk perkara TPPU tersebut.
Secara hukum, penghentian itu dapat dipahami. Tersangka meninggal dunia, perkara pidana terhadap dirinya gugur. Itu adalah asas hukum yang berlaku universal.
Tapi, persoalannya tidak berhenti di situ.
Janji KPK: Uang Negara Harus Kembali












Komentar