oleh

MENGGEMA || KPK, Apa Kabar Blok Medan?

-HEADLINE-349 Dilihat

Mahfud menilai, karena sudah tercatat dalam putusan, KPK memiliki dasar hukum untuk menelusuri lebih lanjut siapa yang mengurus perizinan, siapa pemilik manfaatnya, dan bagaimana alur perizinannya.

Pernyataan Mahfud ini penting karena ia bukan orang sembarangan. Ia adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, mantan Menko Polhukam, dan seorang guru besar hukum yang paham betul bagaimana hukum acara bekerja.

Ketika Mahfud berkata “harus segera dilacak”, itu bukan sekadar komentar. Itu adalah peringatan hukum bahwa KPK memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti fakta persidangan.

Pertanyaan Pokok: KPK, Apa Kabar Blok Medan?

Baca Juga  Terbongkar! Pabrik Sabu ‘Blue Ice’ 1,2 Ton di Aceh, Jejak Jaringan China dari Yunnan hingga Pidie

Bagi masyarakat Maluku Utara, persoalannya bukan lagi soal Mantan Gubernur malut yang telah wafat.

Persoalannya adalah apakah janji KPK untuk mengejar kerugian negara benar-benar diwujudkan, dan apakah fakta persidangan tentang “Blok Medan” akan ditindaklanjuti secara terbuka, atau justru ikut terkubur bersama meninggalnya Mantan Gubernur malut.

Publik Maluku Utara berhak bertanya:

1. Sudah sejauh mana KPK menelusuri “Blok Medan” setelah putusan Mantan Gubernur malut berkekuatan hukum tetap?

2. Siapa yang mengurus perizinan IUP yang disebut Blok Medan itu? Siapa pemilik manfaat (_beneficial owner_) di baliknya? Apakah ada pejabat, pengusaha, atau pihak lain yang selama ini menutup-nutupi?

Baca Juga  Kabar Mengguncang Senayan: Gibran Dikabarkan Mundur, Serahkan Surat ke Prabowo di Halim - Istana Belum Bicara

3. Berapa kerugian negara dari pengurusan IUP tersebut? Berapa uang negara yang sudah berhasil ditarik kembali melalui _asset recovery_? Dan melalui koordinasi dengan Jaksa Pengacara Negara, sudah sejauh mana penagihan uang pengganti terhadap ahli waris atau pihak terkait dilakukan?

4. Apakah ada tersangka baru yang akan ditetapkan dari pengembangan fakta Blok Medan, atau KPK akan berhenti di Mantan Gubernur?

Empat pertanyaan itu adalah pertanyaan hukum, bukan pertanyaan politik. Ia harus dijawab KPK dengan tindakan, bukan dengan pernyataan normatif.

Baca Juga  KASUSNYA TERDAFTAR DI KPK, APH DIDESAK PERIKSA KADIS PUPR MALUT TERKAIT PROYEK RUMDIS GUBERNUR Rp 8,8 MILIAR

Karena jika KPK diam, maka publik akan menyimpulkan sendiri: bahwa Blok Medan adalah cerita yang sengaja dikubur. Bahwa ada pihak-pihak besar yang dilindungi. Bahwa kematian mantan Gubernur Malut dijadikan sebagai pintu darurat untuk menutup semua perkara tambang Maluku Utara.

Dan jika itu yang terjadi, maka yang terkubur bukan hanya AGK. Yang terkubur adalah keadilan bagi rakyat Maluku Utara. Rakyat yang tanahnya dikeruk, kekayaannya diambil, tapi tidak pernah tahu siapa yang mengambilnya dan ke mana uangnya pergi.

KPK, apa kabar Blok Medan?

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *