oleh

MENGGEMA || KPK, Apa Kabar Blok Medan?

-HEADLINE-347 Dilihat

TERNATE — Isu Block Medan yang menjadi fakta hukum di sidang Mantan Gubernur Maluku Utara, kembali mengemuka. Seperti diketahui, Kasus yang menjerat mantan Gubernur Maluku utara  telah dihentikan. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) telah diterbitkan.

Lalu, apa kabar Blok Medan?

Pertanyaan itu kini menjadi pertanyaan pokok yang menggantung di ruang publik Maluku Utara : bagaimana dengan “blok Medan” ?.

Pertanyaan yang belum dijawab KPK. Pertanyaan yang belum dijawab Kejaksaan Agung. Pertanyaan yang belum dijawab siapa pun.

Baca Juga  KASUS TUNJANGAN DPRD MALUT PERIODE 2019–2024 BELUM TUNTAS, LSM LIRA DESAK KEJAGUNG EVALUASI DAN COPOT KEJATI MALUT

Padahal, Blok Medan bukan sekadar istilah. Blok Medan adalah fakta persidangan. Blok Medan adalah jejak yang tercatat dalam putusan pengadilan. Blok Medan adalah pintu masuk untuk membongkar siapa yang sebenarnya menikmati kekayaan tambang Maluku Utara, siapa yang mengurus perizinan, siapa pemilik manfaatnya, dan ke mana mengalirnya uang negara yang diduga dikorupsi.

Apakah KPK akan membiarkan fakta itu ikut terkubur bersama meninggalnya Mantan Gubernur Maluku Utara ?

Baca Juga  Kabar Mengguncang Senayan: Gibran Dikabarkan Mundur, Serahkan Surat ke Prabowo di Halim - Istana Belum Bicara

Mantab Gubernur Wafat, TPPU Dihentikan Demi Hukum

Mantan Gubernur Maluku Utara, AGK, meninggal dunia pada Jumat, 14 Maret 2025 di RSUD Chasan Boesoirie, Ternate, di usia 73 tahun.

Dengan wafatnya mantan Gubernur malut, perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya resmi dihentikan.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK saat itu, Asep Guntur Rahayu, menegaskan penghentian tersebut dilakukan demi hukum.

Baca Juga  SEJARAH MONUMENTAL: DPR Sahkan UU Perampasan Aset di Era Prabowo, Rampas Harta Koruptor Tanpa Tunggu Vonis Pidana

“Tersangkanya meninggal dunia (Pak AGK), demi hukum harus dihentikan,” ujarnya, Selasa (3/6/2025).

KPK kemudian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk perkara TPPU tersebut.

Secara hukum, penghentian itu dapat dipahami. Tersangka meninggal dunia, perkara pidana terhadap dirinya gugur. Itu adalah asas hukum yang berlaku universal.

Tapi, persoalannya tidak berhenti di situ.

Janji KPK: Uang Negara Harus Kembali

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *