Namun, penghentian perkara terhadap AGK sebagai pribadi tidak berarti perkara tambang Maluku Utara ikut berhenti.
KPK menegaskan tetap fokus mengejar pengembalian kerugian negara melalui asset recovery.
“Yang terpenting adalah uang negara yang kita duga dikorupsi harus bisa ditarik kembali,” kata Asep.
Untuk itu, KPK berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, karena penagihan uang pengganti terhadap terpidana yang meninggal dunia menjadi ranah Jaksa Pengacara Negara (JPN).
Apakah itu yang diinginkan KPK?
Fakta Persidangan: Istilah “Blok Medan” Muncul di Ruang Sidang
Karena satu fakta penting dari persidangan Mantan Gubernur Maluku utara belum pernah dituntaskan: istilah “Blok Medan”.
Dalam persidangan kasus suap perizinan tambang di Pengadilan Tipikor Ternate, istilah “Blok Medan” muncul dari keterangan saksi, mantan Kepala Dinas ESDM Maluku Utara, Suryanto Andili, saat menjelaskan proses pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Halmahera.
AGK sendiri dalam persidangan juga menyinggung istilah tersebut terkait pengurusan izin tambang nikel.
Ini bukan gosip warung kopi. Ini bukan isu liar di media sosial. Ini adalah keterangan saksi di bawah sumpah, di ruang sidang, yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, dan menjadi bagian dari putusan pengadilan.
Dalam hukum, fakta yang sudah tercatat dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki nilai pembuktian yang sangat kuat. Ia tidak bisa dianggap angin lalu. Ia harus ditindaklanjuti.
Fakta persidangan itu kini menjadi dasar desakan baru.
Mahfud MD: Itu Harus Segera Dilacak
Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, dalam siniar _Terus Terang_ pada 17 November 2026, meminta KPK membuka kembali laporan terkait “Blok Medan”.
“Almarhum sekarang, tapi ucapannya sudah dicatat menjadi bagian putusan pengadilan. Itu harus segera dilacak. Selama ini kan banyak yang menutup-nutupi itu,” kata Mahfud.









Komentar