Inilah kemalangan terbesar dari sebuah politik warisan: ia merampas kemandirian subjeknya.
Seseorang yang memegang tampuk tertinggi negeri ini, ironisnya, kehilangan kebebasan untuk diakui sebagai manusia merdeka yang berprestasi.
Segala pencapaiannya, sekecil apa pun itu, langsung tereduksi menjadi cicilan utang politik dari garis keturunan.
Di negeri feodal, rakyat kerap disuruh takzim kepada darah biru. Republik ini lahir untuk meruntuhkan tembok itu.
Republik ini berteriak bahwa anak seorang tukang kayu, anak seorang buruh tani, atau anak siapa saja berhak menjadi presiden atau wakil presiden—asalkan ia melalui jalan meritokrasi yang jujur, bukan jalan pintas konstitusional yang dilicinkan oleh kekuasaan kerabat.
Ketika jalan pintas itu dihalalkan, yang hancur bukan hanya konstitusi, melainkan masa depan anak-anak muda Indonesia yang lain.
Pesan apa yang sedang kita kirimkan kepada mereka yang begadang merajut mimpi, belajar hingga larut malam, atau berorganisasi dengan jujur dari bawah?
Pesan itu sinis dan telanjang: “Semua kerja kerasmu itu sia-sia, nak. Yang menentukan nasib bangsa ini bukan keringatmu, melainkan siapa bapakmu.”
Maka, sekali lagi, kasihan Gibran. Ia mungkin mengira dirinya sedang menorehkan sejarah.
Padahal, ia sedang terjebak dalam sebuah drama kuno: pangeran muda yang duduk di singgasana megah.
Sementara mahkota di kepalanya terbuat dari kaca yang rapuh—sewaktu-waktu bisa retak oleh kejujuran sejarah yang lambat laun akan menagihnya.(***)
—
Ciputat, 11 November 2026
Pukul: 07:21
Komentar