Penulis Chazali H.Situmorang (CHS) Pemerhati Kebijakan Publik
Desakan agar Gibran Rakabuming Raka mundur, yang diberitakan datang dari 150 guru besar melalui surat terbuka Forum Guru Besar Indonesia bertanggal 19 Oktober 2026, saya pandang sebagai hadiah pahit bagi Prabowo Subianto. Peringatan itu muncul menjelang genap dua tahun pemerintahannya pada 20 Oktober 2026. Di tengah penilaian atas hasil kerja pemerintah, persoalan etika kepemimpinan kembali menuntut jawaban.
Guru besar memiliki tanggung jawab mendidik masyarakat dan menjaga kejujuran dalam kehidupan akademik. Tanggung jawab itu juga memberi mereka alasan untuk mengingatkan penguasa ketika melihat persoalan etika. Pendapat mereka tetap dapat diuji dan diperdebatkan. Namun, Prabowo patut menanggapinya dengan kesungguhan yang sepadan dengan kedudukan para penyampai kritik dan persoalan yang mereka ajukan.
enurut saya, setelah peringatan itu disampaikan, Prabowo tidak lagi memiliki alasan moral untuk sekadar mempertahankan keadaan. Ia harus menjelaskan sikapnya terhadap keberatan yang terus diarahkan kepada wakilnya. Apa lagi yang ditunggu? Kritik sudah disampaikan secara terbuka. Presiden semestinya menjawabnya dengan alasan yang dapat diperiksa rakyat dan langkah yang dapat diihat hasilnyaBeban etik tersebut memiliki latar yang nyata. Pada 7 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua MK setelah pemeriksaan pelanggaran etik terkait penanganan perkara yang mencakup Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan etik itu ditujukan kepada Anwar Usman. Bagi saya, peristiwa tersebut tetap menjadi alasan kuat untuk menuntut standar kepatutan yang lebih tinggi dalam kepemimpinan nasional.
Kemenangan dalam pemilu memberikan mandat untuk memerintah sekaligus kewajiban mempertanggungjawabkan cara kekuasaan digunakan.
Mandat itu tidak membuat pejabat kebal terhadap penilaian moral. Rakyat berhak terus bertanya apakah pemimpinnya memberi teladan yang layak. Ketika pertanyaan tersebut datang pula dari kalangan pendidik, pemerintah seharusnya menyediakan jawaban yang terang, bukan membiarkannya tenggelam oleh pembelaan politik.
Saya mendukung desakan agar Gibran mempertimbangkan pengunduran diri secara sukarela demi kehormatan jabatan dan pemulihan kepercayaan publik. Seorang pejabat harus mampu menilai kapan keberadaannya membantu pemerintahan dan kapan justru memperpanjang persoalan.
Komentar