Baginya, pola yang sama terulang: proyek dikebut, anggarannya besar, mekanismenya bermasalah, dan hasilnya tidak memberi manfaat langsung ke publik.
Dugaan “Bayar Hutang Politik” Menguat
Dugaan motif politik juga menguat.
sebelumnya sumber of derecord media mencurigai ada kemungkinan Gubernur Sherly memanfaatkan proyek di lingkungan Pemprov untuk “membayar hutang” kepada para bohir yang membiayai saat Pilkada Maluku Utara.
Jika benar, maka Rumdis Rp8,8 miliar ini bukan soal kebutuhan fasilitas kepala daerah. Tapi soal transaksi politik yang dibayar dengan APBD.
Desak BPK, KPK, KEJAGUNG SIAGA
Muslim Arbi meminta BPK, KPK dan Kejaksaan Agung untuk siaga dalam mengawal pelaksanaan Anggaran di Provinsi Maluku utara.
Dia menyimpulkan potensi korupsi di era Gubernur Sherly Tjoanda sangat besar sehingga harus diawasi ketat.
“Swakelola proyek rumah dinas Gubernur malut jadi petunjuk”pungkasnya.
Sampai berita ini ditulis, Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku utara yang dikomfirmasi tak kujung menjawab.
Publik kini menunggu: Apakah Rumdis Rp8,8 miliar itu akan benar-benar difungsikan? Atau akan jadi “monumen” baru pemborosan anggaran di Maluku Utara?
Komentar