“Hilirisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan smelter. Hilirisasi harus sampai pada hilirisasi kesejahteraan,” tegasnya.
5 Catatan Untuk Pemerintah Daerah
Untuk menjawab kontradiksi tersebut, Dr. Kamal memberikan sejumlah catatan kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara:
1. Memetakan kebutuhan ekonomi lokal di sekitar kawasan industri agar bisa disuplai UMKM dan koperasi daerah.
2. Menjadikan perusahaan tambang sebagai pembeli jangkar bagi produk pertanian, perikanan, dan peternakan lokal melalui kontrak yang jelas.
3. Menguatkan kapasitas SDM lokal melalui pendidikan vokasi dan transfer pengetahuan agar bisa masuk dalam rantai pasok industri.
4. Memastikan APBD berpihak pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur antarpulau, dan pemberdayaan nelayan serta petani.
5. Membangun transparansi dalam pengelolaan investasi dan kebijakan publik agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.
Ukur Keberhasilan Dari Kesejahteraan Rakyat
Dr. Kamal menekankan, ukuran keberhasilan pembangunan di usia 27 tahun Maluku Utara tidak cukup hanya dihitung dari besarnya investasi atau tonase ekspor nikel.
“Yang harus dihitung adalah berapa keluarga yang keluar dari kemiskinan, berapa anak Malut yang dapat pendidikan berkualitas, dan berapa desa yang merasakan dampak langsung dari industri,” pungkasnya.
Komentar