Saya tidak anti kritik. Kritik itu vitamin demokrasi.
Tapi kita harus waspada. Karena sejarah mengajarkan pada bangsa ini :
Penjajah tidak selalu datang bawa bedil. Kadang datang bawa dana dan narasi.seperti sekarang ini yang menjangkiti anak anak muda kampus
Moh. Yamin 29 Mei 1945 sudah beroesan : ‘Negara kita harus berKEPRIBADIAN NASIONAL . Bukan tiruan asing’
Hari ini kita lihat Ada pelatihan asing untuk parpol. Ada hibah asing untuk LSM.
Itu legal? Ya, kalau untuk pendidikan demokrasi.
Itu bahaya? Ya, kalau untuk mengganti haluan negara.
Negara ini didirikan dengan sistem sendiri
Mengapa harus melskukan pelatihan demokrasi asing ? Akibat nya rusak tatanan kehidupan bangsa dan negara kita kehilangan nilsi nila persatuan kehilangan nilai nilai gotong royong nilai nilai karakter
Kebangsaan kita senua itu bukan sesuatu yang tudak direncanakan oleh asing tetapi sudah masuk sekarang ke jsntung bansa ini melalui antek antek asing londo ireng tang tersebar di kampus Kampus .
Soal Revisi UU TNI: Rakyat butuh TNI saat bencana. Jangan politisir. Coba hari ini siapa yang turun ke Maumere yang sedang dilanda gempa apa mahasiswa seperti Fatima yang teriak TNI atau Tiyo yang teriak TNI Kembali je Barak mau turun ke lapangan membantu saudara kita yang terjena bencana di Maumere ?
Soal “Kabinet Bayangan”: Itu tidak ada di UUD 1945. Itu inkonstitusional.itu bentuk jiplakan dari asing Inggris dan Perancis yang negara nya Parlementer disana memang negaranya bersistem Parlementer tetapi di Indonesia tidak tangkap saja kereka itu sudah membuat kerusuhan pemerinta harus tegas tangkap dan adili biatr pebgadilan yang bicara tidak seenak nya .
Menghadapi situasi perang narasi yang sedang di bangun asing sikap kita:
Tegakkan Hukum.
Jaga Persatuan.
Kembali ke Pancasila dan UUD 1945 Asli.
*Karena kalau kita gaduh terus, yang ketawa siapa? Yang mau pecah belah bangsa.ini
SEKALI MERDEKA TETAP MERDEKA. KEDAULATAN RAKYAT HARGA MATI.
LANGKAH KONKRET YANG BISA DI USULKAN
Transparansi Dana DPR + PPATK audit semua dana asing ke LSM/Parpol. Yang melanggar UU Parpol & UU Ormas,harus di tindak.
2. Pendidikan Pancasila Total Masukkan lagi GBHN sebagai haluan negara. Biar tidak ada lagi 553 Visi Misi harus kembali pada Visi Misi Negara dengan tujuan Masyarakat adil dan Makmur mengutamakan persatuan
3. Musyawarah Nasional seluruh elemen bangsa untuk menata Kembalikan fungsi MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat Libatkan Utusan Golongan & Daerah seperti wasiat Panitia 9.BPUPKI.
4 Demokrasi harus demokrasi Heterogen bukan demokrasi Homogen model suara terbanyak .
BICARA FAKTA BICARA SOLUSI BICARA SEJARAH
Jangan terpancing emosi. Kalau ada yang tanya “Buktinya mana?”, jawab:
Itu tugas aparat penegak hukum. Tugas saya mengingatkan: Roh Proklamasi jangan digadaikan.
Jaga NKRI dengan kepala dingin dan jangan dada panas.*
“DAFTAR HIBAH ASING KE LSM INDONESIA 2020-2024” VERSI DATA PUBLIK NED 💪🇮🇩
Data ini saya ambil dari website resmi NED.org – Grant Database yang sifatnya publik dan transparan. Kita pakai untuk bukti: “Ini ada, ini legal, tapi harus diawasi”.
APA ITU NED?
National Endowment for Democracy
LSM dari AS yang didanai Kongres AS. Tugas resmi: “Mempromosikan Demokrasi & HAM di dunia”.
Website: http://ned.org Semua hibah diumumkan ke publik.
Komentar