Oleh : Muslim Arbi/Pengamat
Putusan Mahkamah Konstitusi Selasa malam, 6 Oktober 2026 kemarin bukan sekadar putusan sela. Ia adalah bom waktu konstitusional yang konsekuensinya jauh lebih luas dari sekadar nasib satu orang. Ia menyentuh langsung jantung Indonesia sebagai negara hukum.
Spekulasi liar langsung meledak ke seluruh penjuru negeri pasca putusan itu dibacakan. Tapi spekulasinya kini tidak lagi liar, karena faktanya sudah diucapkan di ruang sidang MK yang final dan mengikat.
*PUTUSAN MK YANG MEMBUAT SATU INDONESIA MELONGO*
Selasa malam, 6 Oktober 2026, MK membacakan putusan perkara PHPU Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Dalam pertimbangannya, MK secara terbuka menyatakan: tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan SMA.
Yang ditemukan di persidangan hanya _certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades_ – yang menurut MK hanya bukti kehadiran kuliah, bukan bukti tamat jenjang pendidikan tertentu.
Tapi di sinilah dramanya, dan di sinilah letak kemunafikan hukum kita diuji. MK bilang tidak bisa mendiskualifikasi Gibran.
> “Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon,” kata Hakim Adies Kadir.
Amar putusannya: *Permohonan Tidak Dapat Diterima.* Alasannya klasik: legal standing pemohon tidak ada dan secara substansial ini bukan lagi ranah sengketa hasil Pilpres karena Gibran sudah dilantik 20 Oktober 2024.
Lalu MK melempar bom terakhir yang menjadi amunisi baru: persoalan keabsahan syarat pendidikan ini, secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan syarat capres/cawapres sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Artinya MK cuci tangan dengan elegan: “Fakta hukumnya kami temukan, tapi bukan kami algojonya.”
*SPEKULATIF YANG TIDAK LAGI SPEKULATIF*









Komentar