TERNATE, 14 Juli 2026 — Pernyataan Pemprov Malut bahwa *APBD tidak membiayai tempat tinggal Gubernur Sherly Tjoanda di Hotel Bela dinilai hanya jawaban setengah hati.
Muzakir “Jek” Dodaradaga, mantan anggota DPRD Malut*, menyebut publik perlu melihat persoalan yang lebih luas: aliran uang rakyat ke hotel milik gubernur melalui kegiatan pemerintahan.
“Pernyataan bahwa tempat tinggal di lantai 5 tidak dibayar APBD itu baru menjawab satu pertanyaan sempit. Sementara pertanyaan publik jauh lebih luas,”tegas Jek.
“Persoalannya Bukan Siapa Bayar Kamar, Tapi Kenapa Pemerintah Numpang di Hotel Gubernur”
Jek menyoroti pernyataan Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda, Abdul Karim* di RRI 13 Juli 2026. Abdul menyebut Hotel Bela adalah aset usaha gubernur yang dikelola profesional. Jika dipakai kegiatan pemerintahan, pembayarannya sesuai tarif umum.
Justru di situ letak masalahnya, kata Jek.
“Apabila kegiatan pemerintahan, rapat, pelayanan tamu, konsumsi, penyewaan ruangan, atau akomodasi dibayar kepada Bella Hotel, maka terdapat aliran pendapatan dari kegiatan pemerintah menuju badan usaha yang secara ekonomi dimiliki atau terafiliasi dengan kepala daerah,”ujarnya.
“Pernyataan APBD tidak membiayai tempat tinggal tidak otomatis menghapus persoalan konflik kepentingan. Biaya tempat tinggal dan pembayaran kegiatan pemerintahan itu dua hal berbeda,” sambungnya.
Rumah Dinas Ada, Kenapa Pilih Hotel Pribadi?
Jek mengingatkan, dalam sistem pemerintahan, kepala daerah sudah difasilitasi *rumah jabatan*. Di Malut, rumah dinas gubernur sudah dibangun di Sofifi. Di Ternate, rumah jabatan juga ada dan dipakai Wagub.
Komentar