Rekomendasi Kebijakan
1. Presiden menetapkan Nusantara Satu Harga sebagai agenda nasional berbasis Pasal 33 UUD 1945.
2. Pemerintah membentuk sistem logistik berbasis gugus pulau: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dengan pusat pasok nasional, hub wilayah, gudang pulau, dan gerai KMP desa.
3. BUMN dan KMP diberi mandat sebagai kanal distribusi barang pokok, subsidi, dan agregasi produksi lokal.
4. Subsidi angkut, tol laut, bantuan pangan, dan intervensi harga diarahkan langsung untuk menurunkan disparitas harga antarwilayah, bukan sekadar menambah volume distribusi.
5. Pemerintah membangun dashboard harga nasional berbasis data harian KMP agar intervensi stok dan distribusi dapat dilakukan cepat.
6. APBN, APBD, dan APBDes disinergikan untuk modal kerja, gudang, transportasi lokal, digitalisasi harga, dan penguatan manajemen koperasi.
Penutup
Nusantara Satu Harga adalah agenda konstitusional untuk memastikan negara hadir dalam harga yang dibayar rakyat setiap hari. Pasal 33 UUD 1945 menuntut negara tidak hanya menjaga pertumbuhan, tetapi juga mengendalikan struktur ekonomi agar tidak menindas rakyat di wilayah kepulauan. KMP menjadi instrumen strategis untuk menerjemahkan ekonomi kekeluargaan, efisiensi berkeadilan, dan kesatuan ekonomi nasional ke dalam kelembagaan yang nyata.
Tesis kebijakannya jelas: Presiden perlu memimpin Nusantara Satu Harga sebagai agenda konstitusional negara kepulauan, dengan Koperasi Merah Putih sebagai jaringan distribusi rakyat untuk menjaga harga pokok, daya beli, dan kesatuan ekonomi nasional.
Komentar