oleh

Moloku Kie Raha “Muak” dengan Pertumbuhan Ekonomi

Dari perspektif ekonomi spasial, pulau-pulau kecil berpenghuni berada dalam kondisi spatial poverty trap, sebuah jebakan atau perangkap kemiskinan yang ditentukan oleh lokasi, biaya logistik, dan skala ekonomi yang kecil (Krugman, 1991; Redding & Venables, 2004). PDRB provinsi yang melonjak akibat industri tambang tidak mengurangi biaya transport antar-pulau, tidak menurunkan harga beras di pulau kecil, dan tidak memperpendek jarak ke layanan kesehatan.

Masalahnya, statistik pertumbuhan oleh BPS tidak pernah menjadikan pulau kecil sebagai subjek analisis, melainkan hanya sebagai bagian tak terlihat dari agregat provinsi.
Paradoks semakin tajam ketika Maluku Utara, provinsi yang masih memiliki lahan kosong dan potensi agroekologi justru bergantung pada pasokan pangan dari Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. Pertanian lokal tidak tumbuh seiring dengan ledakan industri dan tambang, karena tidak adanya keterkaitan struktural antara kedua sektor tersebut.
Dutch disease (Corden & Neary, 1982), menyebut boom sektor ekstraktif dapat melemahkan sektor tradisional melalui pergeseran tenaga kerja dan insentif ekonomi. Namun di Maluku Utara, dampaknya lebih ekstrem, pertanian bukan hanya melemah, tetapi dikeluarkan dari arsitektur pembangunan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi justru memperbesar ketergantungan dan kerentanan pangan masyarakat pulau.

Baca Juga  Nuzulul Quran: Algoritma Iqra dalam Menangkal Disrupsi Post-Truth dengan Epistimologi Wahyu.

Jika dilihat dari belanja pemerintah terlihat kontraksi di tengah pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi menimbulkan pertanyaan normatif yang tidak bisa dihindari, untuk siapa pemda bekerja? Dalam teori keuangan publik dan desentralisasi fiskal, belanja pemerintah daerah merupakan instrumen utama untuk mengoreksi ketimpangan wilayah dan menyediakan layanan dasar di daerah berbiaya tinggi (Oates, 1972).

Baca Juga  PELUIT YANG MENGIRIS HARAPAN DI GELORA BANDUNG LAUTAN API

Ketika belanja pemerintah justru menurun, sementara investasi tambang dan industri terus difasilitasi, maka negara tampil lebih sebagai penjaga iklim investasi daripada sebagai penjamin kesejahteraan rakyat. Bagi masyarakat Moloku Kie Raha, ini terasa sebagai pengabaian structural, negara hadir kuat di kawasan industri, tetapi lemah di pulau-pulau kecil berpenghuni.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *