Mukhtar A. Adam, Ketua ISNU Maluku Utara
Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara, pada 4 Februari 2026 yang mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 34,17 persen pada tahun 2025, lagi-lagi mengumumkan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 29,81 persen (year-on-year) pada Triwulan IV dan 12,23 persen (quarter-to-quarter), bagi masyarakat non Maluku Utara dan Pemerintah, akan menjadi kabar baik yang dirayakan dan menjadi bahan pidato setiap hari, namun tidak bagi Masyarakat Maluku Utara yang mulai muak dengan istilah pertumbuhan ekonomi yang memiskinkan. Dalam logika makroekonomi konvensional, pertumbuhan setinggi ini merepresentasikan keberhasilan pembangunan dan akselerasi ekonomi daerah, bagi para cukong oligarki dan penghambah oligarki.
Namun, bagi masyarakat Moloku Kie Raha, yang hidup di pulau-pulau kecil berpenghuni, menghadapi harga pangan mahal menjelang ramadhan, akses layanan terbatas, ada sekolah tidak ada guru, ada puskemas taka da dokter dan peralatan, yang memiliki ketergantungan tinggi pada pasokan dari luar pulau, lalu melihat angka-angka tersebut justru memunculkan keletihan sosial dan kecurigaan epistemic, pertumbuhan yang dibanggakan itu milik siapa, dan untuk siapa kalian bekerja di media social ?
Stiglitz, Sen, dan Fitoussi (2009) ekonom global yang juga mengkrtik fenomena statistik dari pertumbuhan ekonomi yang sering gagal menangkap realitas kesejahteraan yang dialami masyarakat. Dalam konteks Maluku Utara, pertumbuhan yang diumumkana BPS tidak hanya berjarak dengan pengalaman hidup rakyat, tetapi juga berpotensi menutupi krisis struktural yang sedang berlangsung di wilayah kepulauan.
Struktur PDRB Maluku Utara seakan mempertontonkan penguasa China yang berpesta pora diatas derita rakyat di pulau kecil, sebuah Gambaran nyata dari laju pertumbuhan ekonomi yang di topang oleh sektor Industri Pengolahan (42,01 persen), yang dikuasai oleh penguasa Tiongkok dan oligarki, sekaligus menguasai sektor Pertambangan dan Penggalian (20,84 persen), yang juga tumbuh pesat, yang tumbuh hanya Tiongkok dan Malut hanya menerima limbah kemiskinan yang tertinggal, sehingga dari sisi laju pertumbuhan sektoral, industri pengolahan tumbuh 62,64 persen, sementara pertambangan tumbuh 53,27 persen, namun sebaliknya yang miris sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang menjadi sumber kehidupan 1,3 juta penduduk Maluku Utara yang bermukim di 69 Pulau berpenghuni, mengantung hidup disektor ini, hanya mampu tumbuh sekitar 3 persen, dan berkontribusi kurang dari 10 persen terhadap PDRB, ini kenyataan pahit yang hanya diam.
Komentar