Ternate — Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2026 menuai sorotan publik. Pasalnya, terdapat perbedaan mencolok antara alokasi belanja untuk kebutuhan rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur dengan belanja sektor pertanian yang menyangkut hajat hidup ratusan ribu petani.Berdasarkan data RAPBD yang diperoleh media ini, belanja untuk Dinas Pertanian Maluku Utara tercatat sebesar Rp19.800.000.000, sedangkan belanja kebutuhan rumah tangga Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur H. Sarbin Sehe mencapai Rp22.599.600.000.
Artinya, belanja rumah tangga kepala daerah lebih besar sekitar Rp2,79 miliar dibanding anggaran yang dialokasikan bagi sektor pertanian yang menopang 587.000 petani di Maluku Utara.
Rincian Anggaran Dinas Pertanian
Dari dokumen RAPBD, tercatat delapan item belanja utama Dinas Pertanian, antara lain:
Belanja Barang dan Jasa Pengelolaan Sertifikat Benih Rp100 juta;
Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan (anakan) Rp400 juta;
Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Rp2 miliar;
Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura Rp600 juta;
Pengadaan Bibit Ternak dari luar daerah Rp600 juta;
Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan jalan usaha tani Rp15,5 miliar.
Total keseluruhan mencapai Rp19,8 miliar, yang diperuntukkan bagi program peningkatan produktivitas pertanian di seluruh kabupaten/kota Maluku Utara.
Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah Mencapai Rp22,5 Miliar
Sementara itu, pos belanja rumah tangga Gubernur tercatat sebesar Rp14.052.600.000, dan belanja rumah tangga Wakil Gubernur mencapai Rp8.538.000.000, dengan total Rp22.599.600.000.
Selisih antara anggaran untuk kebutuhan pribadi pejabat tersebut dan Dinas Pertanian mencapai Rp2,799 miliar.
Perbedaan alokasi ini dinilai ironis di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digencarkan pemerintah daerah.
Pakar: Bukti Jabatan Digunakan untuk Kenyamanan Pribadi
Komentar