Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang semakin berat, kabar tentang besarnya dana komunikasi Gubernur yang mencapai Rp 11.485.942.975 menimbulkan tanda tanya besar. Anggaran tersebut tersebar di tiga unit organisasi yakni Sekretariat Daerah (Sekda), Biro Umum, dan Biro Administrasi Pimpinan yang seluruhnya diarahkan untuk mendukung kegiatan komunikasi kepala daerah.
Namun, di saat masyarakat harus menghitung rupiah demi membeli pulsa data Rp20.000 untuk anaknya belajar daring, angka sebelas miliar lebih untuk komunikasi seorang Gubernur terasa seperti ironi di tengah kebijakan efisiensi yang terus digaungkan pemerintah daerah.
Efisiensi yang Tak Menyentuh Puncak Pemerintahan
Dr. Saiful Ahmad, pengamat kebijakan publik dan peneliti yang juga Peneliti pada The Bendungan Institut (TBI) Jakarta dan Said Alkatiri dari Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), menilai kebijakan ini menunjukkan ketidakseimbangan prioritas. Menurutnya, di tengah desakan efisiensi, pemerintah seharusnya memulai penghematan dari level tertinggi, bukan justru mempertahankan pos-pos belanja yang berpotensi mubazir.
“Kita sedang bicara soal rakyat kecil yang kesulitan membeli pulsa data dua puluh ribu rupiah saja. Tapi di sisi lain, seorang Gubernur justru mendapatkan anggaran komunikasi sampai sebelas miliar lebih. Ini bukan sekadar soal nominal, tapi soal kepekaan sosial dan moral governance,” tegas Dr. Saiful kepada wartawan, Jumat (24/10).
Ia menambahkan, di era digital saat ini, komunikasi pemerintahan bisa dilakukan secara lebih efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kanal resmi pemerintah. “Komunikasi publik tidak harus identik dengan belanja besar. Yang penting adalah transparansi, konten yang informatif, dan interaksi yang membangun kepercayaan rakyat,” katanya.
Antara Komunikasi dan Citra Politik
Komentar