Ketika Anggaran Tidak Memihak Sawah
MALUKU UTARA —Di tengah wacana efisiensi dan pembangunan inklusif, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Maluku Utara tahun 2026 kembali menegaskan satu kenyataan pahit: petani masih menjadi kelompok terbesar yang paling kecil mendapat perhatian anggaran.
Dalam dokumen RAPBD yang beredar, anggaran Dinas Pertanian hanya sebesar Rp19,8 miliar, sementara belanja rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur mencapai Rp22,599 miliar.
Perbedaan ini menegaskan betapa politik anggaran daerah belum berpihak pada kelompok yang justru memberi makan provinsi ini.
Padahal, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 587.000 warga Maluku Utara menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Namun, dengan porsi anggaran yang relatif kecil, sektor ini belum mampu mendorong kesejahteraan petani secara signifikan.
—
NTP: Indikator Kesejahteraan yang Tak Beranjak Naik
Kondisi lemahnya dukungan kebijakan juga tercermin dalam Nilai Tukar Petani (NTP), indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan perbandingan antara harga yang diterima dengan harga yang dibayar petani.
Dalam beberapa tahun terakhir, NTP Maluku Utara bergerak di kisaran 100–106, angka yang menunjukkan bahwa pendapatan petani hanya sedikit lebih tinggi dari biaya hidup dan produksi mereka.
Februari 2024, NTP tercatat 102,86, hanya naik 0,06 % dari bulan sebelumnya.
Januari 2023, NTP berada di 103,69, justru turun 1,14 % dibanding Desember 2022.
April 2025, angka NTP sedikit membaik di 106,50, naik 0,53 % dari Maret 2025.
Kenaikan yang sangat tipis ini menunjukkan bahwa daya beli dan posisi tawar petani tetap stagnan, meski mereka menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Komentar