—
Menagih Komitmen dari Pemerintah Daerah
Kondisi stagnannya NTP seharusnya menjadi alarm bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Selama belanja daerah lebih fokus pada birokrasi daripada produktivitas rakyat, sulit berharap sektor pertanian bisa menjadi lokomotif kesejahteraan.
“Pos belanja untuk petani yang kecil itu bukti bahwa jabatan hanya digunakan untuk kenyamanan pribadi. Ini bertentangan dengan semangat pembentukan Provinsi Maluku Utara yang ingin memakmurkan rakyat,” kata Muslim Arbi, pengamat politik nasional asal Ternate.
Ia mendesak DPRD dan masyarakat sipil untuk menekan pemerintah agar mengoreksi arah anggaran 2026. “Kalau rakyat diam, maka pemborosan ini akan terus berulang. Kita harus menagih janji keberpihakan itu,” tambahnya.
—
Menutup Jarak Antara Sawah dan Gosale Puncak.
Data NTP yang nyaris stagnan adalah cermin nyata dari lemahnya politik anggaran yang berpihak pada petani. Pemerintah daerah perlu sadar bahwa pembangunan tidak bisa diukur dari megahnya kantor atau banyaknya perjalanan dinas, melainkan dari seberapa kuat rakyat di akar rumput bisa bertahan hidup.
Jika komitmen politik tidak berubah, maka sawah akan terus menjadi simbol kerja keras tanpa penghargaan, dan petani yang memberi makan semua orang akan tetap menjadi warga kelas dua di tanahnya sendiri.
—
Komentar