“NTP di atas 100 memang menunjukkan petani tidak rugi, tetapi kalau hanya naik 0,5 persen dalam setahun, itu artinya kesejahteraan tidak bergerak. Pemerintah daerah harus meninjau kembali prioritas anggaran,” ujar Said Alkatiri, Ketua LIRA Maluku Utara.
—
Mayoritas Tanpa Kekuasaan
Kondisi ini memperlihatkan paradoks klasik: petani adalah mayoritas demografis, tapi minoritas politik.
Suara mereka sering dijadikan bahan kampanye, namun ketika APBD disusun, kepentingan petani nyaris tak terdengar.
Menurut Dr. Saiful Ahmad, pengamat kebijakan publik, lemahnya politik anggaran pro-petani disebabkan oleh orientasi birokrasi yang masih berpusat pada kenyamanan pejabat, bukan produktivitas rakyat.
“Politik anggaran kita belum berpihak. Anggaran besar masih terserap untuk belanja aparatur dan rumah tangga pejabat. Padahal, kalau sedikit saja dialihkan ke sektor pertanian, efek ekonominya bisa jauh lebih besar,” ujarnya.
Saiful menegaskan, tanpa intervensi fiskal yang serius, petani Maluku Utara akan terus terjebak dalam siklus klasik: bekerja keras, tetapi tidak pernah naik kelas.
—
Dari Sawah ke Meja Anggaran
Ketika pos belanja rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur mencapai Rp22,5 miliar—lebih tinggi Rp2,799 miliar dari anggaran sektor pertanian, pertanyaannya bukan lagi sekadar tentang efisiensi, tapi tentang keadilan anggaran.
Sektor pertanian yang seharusnya menjadi pilar ketahanan ekonomi malah dibiarkan berjalan dengan anggaran terbatas. Di banyak daerah, belanja pertanian bahkan sering kali digunakan hanya untuk kegiatan rutin, bukan program pemberdayaan yang berdampak langsung ke petani.
Akibatnya, meski produksi meningkat, keuntungan tidak berpihak pada petani. Harga hasil panen masih dikendalikan oleh tengkulak, biaya pupuk terus naik, dan akses ke pasar modern tetap terbatas.
Komentar